Pemkab Buleleng menyempurnakan RKPD Tahun 2021, Senin (10/2). (BP/mud)

SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemkab Buleleng menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Selain karena ada perubahan regulasi, penyempurnaan ini akibat perubahan struktur kelembagaan di daerah. Dalam penyempurnaan ini, RKPD mengusung tema “Peningkatan Kualitas SDM Integrasi Pariwisata Pertanian untuk Pembangunan Inklusif”.

Tema besar ini dipilih karena Buleleng memiliki potensi pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata alam dan budaya. Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda Buleleng Nyoman Genep usai pembukaan konsultasi publik RKPD Tahun 2021 di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja, Pelabuhan Buleleng, Senin (10/2).

Genep mengatakan, pemerintah sudah menyusun RKPD Tahun 2021 sebelum direalisasikan, menyusul perubahan regulasi dari pemeirntah pusat. Seperti PP No.21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD tidak lagi digolongkan belanja langsung dan belanja tak langsung (BL BTL), namun diubah menjadi pos belanja operasional, modal, transfer dan belanja tak terduga.

Menurut mantan Kepala Dinas Pertanian itu, penyempurnaan penting karena beberapa waktu lalu pemerintah melakukan perubahan struktur kelembagaan. Selain ada instansi yang digabung, juga membentuk lembaga baru. Dengan demikian, program, kegiatan dan struktur anggaran yang akan dikelola mengalami perubahan.

Dikatakannya, secara umum rancangan RKPD yang “dibedah” dalam konsultasi publik ini menyesuaikan dengan RPJMD Bali dan RPJMN. Rancangan ini menitikberatkan pada kebijakan pembangunan tahun 2021 yaitu “Peningkatan Kualitas SDM Integrasi Pariwisata Pertanian Untuk Pembangunan Inklusif”. Target besar ini dicapai karena Buleleng yang kaya potensi pertanian yang diintegrasikan dengan kepariwisataan baik alam maupun budaya.

Untuk melaksanakan RPJMD tersebut, pemkab merancang kebutuhan anggaran pembangunan hingga Rp 2,5 trilun dan sekarang disempurnakan menjadi Rp 2,3 trilun. “Intinya, bagaimana pariwisata dan pertanian diintegrasikan. Setelah ditata, kawasan dan produksi akan menjadi aset pengembangan distinasi wisata, sehingga pembangunan Buleleng berkeadilan termasuk mengentaskan kemiskinan,” jelasnya. (Mudiarta/balipost)

BAGIKAN