DENPASAR, BALIPOST.com – Dinas Pariwisata Provinsi Bali menggelar Focus Group Discussion untuk membahas rancangan Perda tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Bali, Rabu (15/1). FGD melibatkan Bali Tourism Board, akademisi serta DPRD Bali.

“Kami ingin meningkatkan kualitas pariwisata Bali kedepannya. Baik dari sisi pelayanan, destinasi, aktivitas wisata, SDM, produk wisata dan lainnya,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Putu Astawa.

Menurut Astawa, ada empat standar yang diatur dalam ranperda untuk menghindari penurunan kualitas industri pariwisata Bali. Yakni destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan.

Baca juga:  Ketahuan Bawa Joki Saat TKD CPNS, Ini Sanksinya

Semuanya harus mengikuti standar-standar yang diatur dalam ranperda meliputi produk, pelayanan, dan pengelolaannya. Termasuk di dalamnya paket-paket tur yang akan dijual agar wisatawan betah berlama-lama melakukan kegiatan wisata di Bali.

Mengingat, Pemprov Bali kini tidak hanya menargetkan kuantitas wisatawan. Tapi juga mengupayakan penambahan lama tinggal wisatawan yang dibarengi dengan peningkatan pengeluarannya.

“Harus semua kita arahkan terstandar dan semuanya nanti akan dijelaskan pada pasal-pasal di dalam Perda itu. Sekarang kita sosialisasikan, FGD-kan dengan harapan dapat menyempurnakan rancangan yang telah kita susun,” imbuhnya.

Baca juga:  Konser DWP Dimanfaatkan Copet Curi Belasan HP

Astawa menambahkan, ranperda selanjutnya akan dibahas bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif di DPRD Bali.

Sementara itu, DPRD Bali yang diwakili Anggota Komisi II, Tjokorda Gede Agung mengapresiasi adanya ranperda tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang dinilai sudah bagus. Ketika sudah diajukan ke DPRD Bali, tentu akan ada masukan yang diberikan oleh anggota dewan lainnya.

“Persoalan destinasi dan sebagainya, dengan situasi sekarang kan kita harus bersama-sama. Tadi ada usulan promosi digital,” ujar Politisi PDIP asal Klungkung ini.

Baca juga:  Gubernur Koster Ikuti Aksi "Suksma Bali" di Kuta, Akan Luncurkan KBS

Namun demikian, lanjut Tjokorda Gede Agung, promosi pariwisata secara langsung tetap harus dilakukan. Sebab, penjelasan secara digital dan secara langsung terkadang bisa memberikan makna berbeda. “Pada prinsipnya bagus, paling beberapa ada penyempurnaan nanti,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Bali ini. (Rindra Devita/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.