DENPASAR, BALIPOST.com – Pengenaan tarif parkir progresif di RSUP Sanglah mendapat kritik dari Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nengah Tamba. Menurutnya, kebijakan itu tidak etis diberlakukan untuk orang yang datang ke rumah sakit.
Mengingat, ada kelipatan tarif di tiap jam parkir sehingga akan memberatkan. “Kebijakan model apa begitu. Tidak benar itu. Kalaupun alasannya berjubel, tidak bisa seperti itu. Tidak menyelesaikan persoalan, justru itu membuat beban bagi orang sakit dan keluarga yang sakit,” ujarnya di Denpasar, Minggu (4/11).
Tamba menawarkan ide lain untuk mengatasi persoalan parkir di RSUP Sanglah. Dalam hal ini, pihak rumah sakit agar melakukan tukar guling dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana (Unud) yang letaknya berdekatan dengan RSUP Sanglah. “Itu di sebelahnya kan ada kampus Hukum dan kampus Sastra (FIB, red), kalau kita lihat dari segi kelayakan menempa ilmu kan sudah tidak layak lagi di sana. Satu, orang sekolah setiap hari mendengar bunyi ambulans rumah sakit dan parkirnya sangat krodit,” jelasnya.
Menurut Tamba, mahasiswa juga pasti tidak akan bisa tenang dan was-was saat memarkir kendaraan di luar kampus. Jika dilakukan tukar guling, kampus bisa dikembangkan untuk parkir rumah sakit sepenuhnya.
Dengan demikian, dari segi estetika dan kenyamanan dapat menggambarkan RSUP Sanglah sebagai rumah sakit bertaraf internasional. Selanjutnya, dua fakultas yang ada dapat dipindahkan ke Kampus Unud Bukit Jimbaran. “Anak-anak itu dipindahkan ke Bukit, dibuatkan tempat yang lebih nyaman dan lebih bagus, daripada sekarang begitu. Coba lihat ke sana sore-sore, macetnya luar biasa, parkir tidak ada. Setiap saat mahasiswa berfikir sepedanya hilang, lecet, sehingga tidak representative lagi untuk kampus,” pungkasnya. (Rindra/balipost)
