Wisatawan menghabiskan waktu di Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida. (BP/dok)

SEMARAPURA, BALIPOST.com – Gempa berkekuatan 7,0 SR yang berpusat di Lombok Utara dan juga mengguncang wiilayah Bali berimbas pada sektor pariwisata di Kabupaten Klungkung. Sejumlah wisatawan terpaksa mengurungkan niat untuk berkunjung ke Kepulauan Nusa Penida. Beberapa juga ada yang memilih cancel pemesanan kamar. “Itu mempengaruhi. Ada sekitar 25 persen yang cancel,” jelas Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Klungkung, I Wayan Kariana, Selasa (7/8).

Ditegaskan, sejauh ini kepulauan the blue paradise island itu masih aman untuk dikunjungi. Hal ini sudah terus disosialisasikan oleh pelaku pariwisata, baik pemilik akomodasi maupun trevel agen.

Baca juga:  Kunjungan Wisatawan ke Nusa Penida Membludak

“Kemarin untuk potensi tsunami, infonya melanda Bali. Penyebutannya global. Padahal hanya terjadi di beberapa lokasi saja. Itu pun intensitasnya kecil sesuai prakiraan BMKG. Itu yang mempengaruhi kunjungan. Padahal sejauh ini Nusa Penida masih aman. Tidak ada kerusakan akomodasi,” katanya.

isampaikan lebih lanjut, pembatalan hotel kali ini lebih sedikit jika dibandingkan saat gelombang tinggi beberapa hari lalu. Diharapkan, situasi ini tak berlangsung lama. “Kalau saat gelombang tinggi pembatalan sampai mendekati 50 persen. Ini juga salah satunya dipengaruhi pengelolaan informasi yang kurang baik. Seperti penyeberangan yang sejatinya ditunda, dikatakan tutup. Kami sangat berharap penyampaian informasi bisa semakin baik,” imbuhnya.

Baca juga:  OTT Petugas Imigrasi Bandara Ngurah Rai, Uang Seratus Juta Disita

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, I Nengah Sukasta mengaku terus melakukan upaya untuk tetap menjaga kestabilan kunjungan wisatawan ke kepulauan yang berstatus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) itu. “Kami tetap promosi. Menyampaikan Nusa Penida aman,” ungkapnya.

Pejabat asal Lingkungan Kemoning, Kelurahan Semarapura Klod ini menambahkan fenomena alam memang menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata. Pemerintah pun sangat sulit mengatasinya. “Kalau sudah kendalanya di alam, sulit mengatasinya,” ucapnya. (sosiawan/balipost)

Baca juga:  MMDP dan PHDI Buleleng Tidak Setuju Tajen Diatur dalam Perda
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *