
SINGARAJA, BALIPOST.com – Tawaran bekerja ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar perlu diwaspadai. Di balik janji tersebut, bisa saja terdapat praktik perekrutan ilegal yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Untuk mengantisipasi hal itu, Polres Buleleng mengintensifkan upaya pencegahan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) terkait TPPO dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.
Kegiatan yang berlangsung pada 13–19 November 2026 ini menyasar sejumlah lokasi rawan serta kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi korban. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi praktik perdagangan orang sekaligus mencegah pemberangkatan PMI secara nonprosedural.
Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Alberto Diovant, atas seizin Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman, Jumat (20/11), mengatakan kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mempersempit ruang gerak pelaku TPPO sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus perekrutan pekerja migran ilegal.
“Kami melaksanakan penyelidikan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan, seperti pelabuhan, terminal kendaraan umum, dan tempat hiburan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana perdagangan orang maupun pemberangkatan PMI secara ilegal,” jelas AKP Alberto.
Selain melakukan pengawasan di lapangan, Satreskrim Polres Buleleng juga menggencarkan sosialisasi ke sejumlah sekolah. Edukasi ini menyasar kalangan remaja agar lebih mengenali modus TPPO dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan janji penghasilan besar tanpa kejelasan prosedur maupun legalitas.
“Kami juga memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar para remaja memahami bahaya TPPO dan tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kejelasan prosedur dan legalitasnya,” tambahnya.
Sosialisasi juga diberikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Kedua instansi tersebut diharapkan turut meningkatkan pengawasan serta berperan aktif mendeteksi potensi TPPO dan PMI ilegal sejak dini.
Menurut AKP Alberto, upaya pencegahan perdagangan orang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perlindungan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga harus dilakukan melalui pengawasan dan edukasi secara berkelanjutan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih waspada. Apabila menemukan penawaran pekerjaan ke luar negeri yang mencurigakan, perekrutan tanpa prosedur yang jelas, atau indikasi pemberangkatan PMI secara ilegal, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sebelum menimbulkan korban,” tegasnya.
Polres Buleleng berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO semakin meningkat. Pengawasan di titik-titik rawan serta edukasi kepada generasi muda diharapkan mampu mencegah praktik perdagangan orang dan perekrutan PMI ilegal sejak dini.
“Perlindungan terhadap calon pekerja migran, khususnya kalangan remaja, menjadi perhatian penting agar masyarakat tidak menjadi korban eksploitasi manusia akibat tawaran pekerjaan yang tidak sesuai prosedur,” tandasnya. (Nyoman Yudha/balipost)










