Alat berat Dinas PUPR Kota Denpasar melakukan pengerukan endapan di alur Tukad (sungai) Rangda, Panjer, Denpasar, Sabtu (7/11). Normalisasi alur sungai ini dilakukan untuk mencegah meluapnya air saat musim hujan tiba. (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Ancaman bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor di Bali dinilai tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata ruang dan kerusakan lingkungan. Maraknya pembangunan di kawasan lindung, penyempitan daerah aliran sungai (DAS), alih fungsi lahan pertanian, hingga gangguan terhadap kawasan hulu dinilai dapat memperbesar risiko bencana, terutama saat memasuki musim hujan.

Anggota Komisi I DPRD Bali yang juga mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, I Made Supartha, Kamis (19/11), mengingatkan bahwa persoalan pelanggaran tata ruang di Bali belum sepenuhnya terselesaikan. Meski Pansus TRAP telah melakukan penelusuran terhadap berbagai aktivitas pembangunan yang diduga melanggar ketentuan, hasil pengawasan tersebut membutuhkan tindak lanjut serius dari pemerintah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini mengaitkan persoalan tata ruang dengan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah Bali pada September 2025 lalu. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bahwa kerusakan lingkungan di kawasan hulu, penyempitan sungai, serta perubahan bentang alam di kawasan hilir dapat memperbesar ancaman bencana.

Salah satu persoalan yang disorot adalah kondisi sejumlah DAS yang mengalami penyempitan akibat aktivitas pembangunan di sekitar sempadan sungai. Padahal, sungai memiliki fungsi vital sebagai jalur aliran air dari kawasan hulu menuju hilir. Ketika badan sungai menyempit atau kapasitas tampungnya berkurang, risiko luapan air saat hujan deras semakin besar.

Supartha menyebut Sungai Ayung sebagai salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian serius dalam evaluasi tata ruang. Pembangunan yang terlalu dekat dengan badan sungai, bahkan berpotensi mengurangi lebar alur sungai, dinilai dapat mengganggu fungsi hidrologisnya.

Evaluasi terhadap kondisi sungai tersebut, lanjutnya, juga telah melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. Penataan kawasan sungai harus memperhatikan lebar, kedalaman, serta ketentuan sempadan agar kapasitas aliran air tetap terjaga.

Baca juga:  Kebakaran di Sukawana, Rumah dan Dua Kendaraan Ludes

Selain kawasan sungai, Supartha menyoroti aktivitas pembangunan di kawasan mangrove dan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Ia menyebut terdapat aktivitas pembangunan, termasuk perumahan, di kawasan yang semestinya mendapat perlindungan. Wilayah yang menjadi perhatian tersebut mencakup enam desa di Denpasar dan lima desa di Badung.

Ancaman juga ditemukan di kawasan hulu. Supartha menyinggung aktivitas pembalakan dan pembangunan jalan yang berpotensi mengganggu kawasan hutan. Sejumlah lokasi di Buleleng, termasuk kawasan Sumberkima dan Kembang Merta, disebut menjadi bagian dari perhatian dalam evaluasi Pansus TRAP.

Menurutnya, kerusakan kawasan hulu tidak boleh dipandang sebagai persoalan lokal semata. Kawasan tersebut memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan dan penyangga tata air. Jika fungsi ekologisnya terganggu, dampaknya dapat dirasakan hingga wilayah hilir.

Supartha mengatakan, sebagian besar temuan Pansus TRAP berkaitan dengan aktivitas pembangunan yang secara fisik telah terlihat di lapangan. Mulai dari bangunan di kawasan pantai, pembangunan di sekitar sungai, hingga pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ia mengingatkan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengancam keberadaan masyarakat lokal. Penguasaan tanah oleh investor kini dinilai tidak lagi terbatas di kawasan perkotaan dan pariwisata, tetapi mulai merambah wilayah perdesaan.

Masifnya pembelian tanah oleh investor dikhawatirkan mendorong kenaikan harga lahan sehingga masyarakat lokal semakin sulit memiliki tanah di daerahnya sendiri.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Supartha mendorong desa adat mengambil peran lebih besar dalam menjaga tanah dan ruang hidup masyarakat. Desa adat diharapkan dapat menyusun aturan atau perarem yang berpihak pada perlindungan kepentingan krama desa.

Baca juga:  Realisasi MBG di Tabanan Belum Merata

Ia juga mengimbau investor agar tidak melakukan pembelian tanah secara masif di kawasan perdesaan yang berpotensi mengancam keberadaan masyarakat lokal.

Menurut Supartha, perlindungan ruang hidup masyarakat Bali harus bertumpu pada snilai-nilai kearifan lokal, terutama filosofi Tri Hita Karana. Nilai tersebut tidak cukup hanya dicantumkan dalam peraturan daerah, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Ia menilai Bali sesungguhnya telah memiliki berbagai landasan adat dan regulasi untuk menjaga kawasan suci, lingkungan, serta hubungan masyarakat dengan alam. Namun, implementasinya masih perlu diperkuat karena pembangunan di sekitar kawasan pura, sempadan sungai, hingga kawasan pesisir masih ditemukan.

Terkait kemungkinan desa adat membuat perarem yang bersinggungan dengan sistem perizinan pemerintah kabupaten/kota dan Online Single Submission (OSS), Supartha menilai kepentingan masyarakat adat tidak boleh dikesampingkan.

Menurutnya, desa adat memiliki kedudukan sosial dan historis yang harus dihormati dalam penyelenggaraan pembangunan. Masyarakat adat telah memiliki sistem nilai dan tata kehidupan jauh sebelum berbagai regulasi formal dibentuk.

“Kalau urusan itu kan urusan jati diri bangsa, masyarakat Bali. Jadi dari konsep sosial, dari konsep adat kita, ya kita pikirkan kepentingan adat agama kita,” tegasnya.

Di sisi lain, Supartha mengingatkan pentingnya perlindungan kawasan pertanian produktif. Ketentuan mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus menjadi acuan dalam pengendalian pembangunan.

Alih fungsi sawah menjadi bangunan di sejumlah wilayah Bali dinilai berpotensi mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan. Jika pembangunan terus meluas tanpa pengendalian, ruang produksi pangan masyarakat akan semakin berkurang.

Ia juga mengingatkan perlunya penegakan ketentuan perlindungan kawasan pantai dan pesisir. Supartha merujuk regulasi mengenai perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ketentuan sempadan pantai yang disebutnya sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi air laut.

Baca juga:  Urung Ajukan Banding, Vonis Bendesa Berawa Dieksekusi

Ketentuan tersebut harus menjadi perhatian serius dalam mengevaluasi pembangunan di kawasan pantai. Sebab, masih ditemukan bangunan yang berdiri sangat dekat dengan bibir pantai.

Supartha menegaskan, pengawasan tata ruang bukan semata-mata menjadi tanggung jawab DPRD maupun pemerintah. Masyarakat, kalangan akademisi, mahasiswa, dan media juga perlu mengambil bagian dalam mengawasi pemanfaatan ruang.

Ia bahkan mendorong mahasiswa melakukan penelitian langsung terhadap dugaan pelanggaran tata ruang di lapangan. Perguruan tinggi dapat membentuk kelompok kajian untuk memeriksa kesesuaian pembangunan dengan perizinan dan ketentuan tata ruang.

“Pengawasan itu bukan dari lembaga, dari seluruh masyarakat. Karena kepentingan ruang itu kepentingan kita semua,” katanya.

Supartha berharap generasi muda ikut menjaga Bali agar tidak kehilangan ruang hidup akibat pembangunan yang tidak terkendali. Jika persoalan penguasaan tanah dan alih fungsi ruang dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat saat ini, tetapi juga generasi mendatang.

Menurutnya, perjuangan menjaga Bali tidak boleh berhenti pada pembentukan regulasi maupun kegiatan pengawasan sesaat. Diperlukan keberanian untuk mengoreksi kebijakan dan menolak pembangunan yang mengabaikan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

“Kalau mau jadi pejuang kebaikan, kebenaran, pasti tantangan banyak. Mulai dari rumah, komunitas politik, komunitas pemerintahan, itu tantangan semua. Kepentingan-kepentingan ekonomi,” tandasnya.

Ia pun mengajak generasi muda menghidupkan kembali semangat perjuangan mempertahankan tanah, budaya, dan lingkungan Bali. Sebab, ruang hidup yang hilang akibat pembangunan tidak mudah dikembalikan, sementara dampak kerusakan lingkungan dapat diwariskan hingga puluhan tahun mendatang. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN