Jajaran pengurus LPD di Kabupaten Gianyar mengikuti kegiatan pra muskab di kantor BKS LPD Gianyar, Kamis (19/11). (BP/istimewa)

GIANYAR, BALIPOST.com – Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Kabupaten Gianyar mematangkan langkah penguatan kelembagaan dan tata kelola LPD melalui rangkaian pra musyawarah kabupaten (muskab) serta musyawarah kecamatan (muscam). Langkah ini dilakukan untuk menyerap aspirasi secara langsung dari pengurus LPD di tingkat kecamatan sebelum dibahas lebih lanjut pada agenda tingkat kabupaten.

​Ketua BKS LPD Kabupaten Gianyar, Wayan Artha Utama, di sela-sela pra muskab di kantor BKS LPD Gianyar, Kamis (19/11), menjelaskan, dari aspirasi yang berkembang di tingkat kecamatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) mulai mengemuka sebagai salah satu prioritas program ke depan.

​Di sisi lain, momentum tahun ini juga dimanfaatkan untuk berbenah seiring adanya kontribusi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Program monitoring dan evaluasi (monev) yang melibatkan unsur terkait termasuk Inspektorat Kabupaten Gianyar sebagai leading sector disebut telah berjalan di sejumlah kecamatan sejak Oktober 2026, dimulai dari Kecamatan Sukawati dan berlanjut ke kecamatan lain hingga ke wilayah Tegallalang.

Baca juga:  Bandara Ngurah Rai Antisipasi Lonjakan Penumpang pada Libur Idul Adha

​Menurut Artha Utama, kegiatan monev tersebut menyerupai audit dalam skala yang lebih ringan dan bersifat eksternal. Hal itu memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan tata kelola LPD secara umum di Kabupaten Gianyar.

Sementara, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan menyampaikan, proses monev terhadap LPD merupakan agenda rutin dan wajar dalam tata kelola kelembagaan. Jadi, tidak perlu disikapi dengan kekhawatiran berlebihan. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan, kesehatan lembaga, serta memastikan manfaatnya terus dirasakan oleh masyarakat dan desa adat.

Baca juga:  LPD Desa Adat Berangbang Berkembang Berkat Partisipasi Krama

Menurutnya, dinamika di lapangan maupun perbincangan di ruang publik kerap memunculkan berbagai sudut pandang sehingga ruang evaluasi menjadi instrumen yang tepat untuk meninjau kinerja secara objektif. Cendikiawan juga menyoroti skala dan pertumbuhan LPD di berbagai wilayah, termasuk di Gianyar maupun di tingkat provinsi secara keseluruhan.

Di Gianyar, total aset LPD tercatat berada di kisaran Rp270 miliar, sementara di tingkat Bali secara keseluruhan mencapai sekitar Rp37 triliun. ​Keberadaan LPD turut menopang lapangan kerja dengan jumlah karyawan yang mencapai ribuan orang di berbagai wilayah. Selain fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, LPD dinilai berperan nyata dalam mendukung kegiatan sosial serta kebutuhan desa adat melalui kontribusi yang diberikan secara berkelanjutan.

Baca juga:  Pengawasan dan Profesionalitas Rendah Sebabkan LPD Alami "Fraud"

​Di tengah situasi ekonomi yang terus bergerak, sektor keuangan mikro dan lembaga adat juga menghadapi tantangan eksternal, seperti penyesuaian suku bunga acuan yang dapat memengaruhi dinamika perbankan dan perkreditan.

Selain itu, keberlangsungan lembaga juga sangat bergantung pada proses regenerasi pengurus dan pengawas agar tata kelola tetap adaptif mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. ​Nyoman Cendikiawan menekankan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, ketertiban administrasi, serta sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci agar LPD tetap solid dan dipercaya masyarakat. (Wirnaya/balipost)

BAGIKAN