SINGASANA, BALIPOST.com – Polemik pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Buahan, Kecamatan Tabanan, yang membuat nasabah kesulitan menarik tabungan dan deposito, kini berlanjut ke ranah hukum. Ketua LPD Buahan berinisial IGMS dilaporkan ke Polres Tabanan atas dugaan penyalahgunaan dana periode 2024-2026 dengan potensi kerugian sementara diperkirakan mencapai Rp19,3 miliar.
Laporan tersebut disampaikan Bendesa Adat Buahan I Gede Seputra ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Tabanan, Kamis (12/11). Dalam laporan pengaduan itu, IGMS dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana LPD.
Seputra membenarkan adanya laporan tersebut. Menurut dia, langkah hukum ditempuh untuk memberikan kepastian atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus membuka secara terang kondisi pengelolaan keuangan LPD Buahan.
Ia mengatakan pelaporan dilakukan setelah berbagai aspirasi dan tuntutan disampaikan warga, termasuk melalui grup WhatsApp. Setelah dilakukan pembahasan di tingkat Desa Adat Buahan, jalur hukum dinilai menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk mengetahui duduk persoalan secara lebih jelas.
Seputra menegaskan, pihak desa adat tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak terkait dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Karena itu, proses pemeriksaan aparat penegak hukum diharapkan dapat mengungkap fakta sekaligus memastikan besaran kerugian yang sebenarnya.
Di tengah proses hukum tersebut, tuntutan utama nasabah masih berkaitan dengan pengembalian dana. Sejumlah nasabah sebelumnya mengaku tidak dapat menarik tabungan maupun deposito mereka. Persoalan itu mulai mencuat pada 2025 ketika seorang nasabah hendak menarik tabungan, namun tidak dapat dilayani sebagaimana mestinya.
Setelah nasabah memprotes kondisi tersebut, penarikan dana baru dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan. Kondisi itu kemudian mendorong tim melakukan penelusuran terhadap persoalan yang terjadi di LPD Buahan hingga muncul dugaan adanya masalah serius dalam pengelolaan keuangan lembaga tersebut.
Seputra menyebut rapat dengan nasabah telah beberapa kali dilakukan. Namun, dalam setiap pertemuan, tuntutan warga pada dasarnya masih sama, yakni meminta dana mereka dikembalikan.
Selain menempuh jalur hukum, Desa Adat Buahan juga telah menjatuhkan sanksi adat terhadap pihak yang bersangkutan. Berdasarkan kesepakatan di tingkat adat, yang bersangkutan disebut bersedia mengembalikan kerugian yang ditimbulkan.
Sanksi adat yang diterapkan berupa pembatasan pelayanan administrasi adat. Pihak yang dikenai sanksi tidak memperoleh pelayanan maupun saksi dari prajuru adat. Ketentuan tersebut juga disebut berlaku terhadap warga yang tercatat dalam satu kartu keluarga adat.
Terkait nilai kerugian, Seputra mengatakan angka Rp19,3 miliar masih merupakan perkiraan berdasarkan hasil pengawasan internal LPD. Besaran tersebut belum menjadi angka final dan masih perlu dipastikan melalui proses pemeriksaan serta penelusuran lebih lanjut.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tabanan AKP I Made Teddy Satria Permana sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan dan tanggapan terkait laporan tersebut.(Puspawati/balipost)
