Kegiatan sosialisasi pendidikan politik digelar di Gedung Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buleleng, Senin (16/11).  (BP/istimewa)

SINGARAJA, BALIPOST.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng terus memperluas pendidikan politik dengan menyasar berbagai elemen masyarakat. Kali ini, KPU merangkul para penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dan penyuluh Bahasa Bali untuk menjadi mitra dalam menyebarluaskan pemahaman demokrasi dan kepemiluan. Kegiatan sosialisasi pendidikan politik tersebut digelar di Gedung Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buleleng, Senin (16/11).

Anggota KPU Buleleng Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Putu Arya Suarnata, mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ia juga menguraikan pembagian kekuasaan negara melalui konsep Trias Politika yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Baca juga:  PJJ Untuk SD Tidak Berjalan Baik

Menurutnya, pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi sekaligus sarana masyarakat menyalurkan hak politik untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Pelaksanaannya berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

“Pemilu menjadi sarana masyarakat menggunakan hak politiknya. Karena itu, masyarakat perlu memahami proses dan tahapan kepemiluan agar dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab,” jelasnya, Rabu (18/11).

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai persyaratan pemilih, jenis pemilihan dalam pemilu dan pilkada, serta peran KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, Putu Arya menyoroti besarnya peran pemilih dari kalangan milenial dan Generasi Z dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu, pendidikan politik perlu diberikan secara berkelanjutan, termasuk melalui lingkungan keluarga dan masyarakat.

Baca juga:  Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak Tak Salahi Standar HAM

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat perlu membiasakan diri berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta menghargai perbedaan pandangan.

“Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, harus disikapi dengan bijaksana dan saling menghargai,” katanya. (Yudha/balipost)

BAGIKAN