Pansus TRAP DPRD Bali melakukan sidak ke bangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida pada Jumat (31/10/2025). (BP/win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Kasus pembangunan lift kaca di kawasan Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, belum berakhir. Meski Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar telah mengabulkan gugatan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali masih menempuh upaya hukum banding atas putusan tersebut.

Terkait hal ini, Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan persoalan pembangunan lift kaca tersebut belum dapat dianggap selesai karena masih berproses di ranah peradilan. Menurutnya, polemik tersebut harus dilihat secara menyeluruh, terutama menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang, perizinan, serta keselamatan konstruksi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini mengingatkan, pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ruang yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan semestinya tidak dipaksakan untuk mendapatkan perizinan. “Jangan paksakan perizinannya, karena itu jelas melanggar. Investor hanya punya izin membangun loket, bukan lift kaca,” tegasnya, Rabu (18/11).

Anggota Komisi I DPRD Bali ini menegaskan, setiap kegiatan investasi harus tunduk pada ketentuan tata ruang yang berlaku. Potensi keuntungan ekonomi dari pembangunan fasilitas pariwisata tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan maupun daya dukung lingkungan.

Menurutnya, aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama, terlebih konstruksi lift kaca tersebut berada di kawasan tebing dengan kondisi geografis yang memiliki risiko tersendiri.

Supartha juga mengingatkan agar pembangunan fasilitas komersial yang digunakan wisatawan secara terus-menerus benar-benar didukung kajian teknis yang memadai. Jangan sampai orientasi mengejar keuntungan besar justru mengesampingkan faktor keamanan.

Baca juga:  Pabrik Sabu Libatkan Oknum PSSI Digerebek, 5,3 Kg Narkoba Diamankan

“Jangan sampai karena mengejar keuntungan besar, aspek keselamatan justru diabaikan. Kalau kemudian terjadi bencana atau persoalan konstruksi, risikonya jangan sampai dibebankan kepada masyarakat Bali,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemprov Bali melalui Satpol PP Provinsi Bali telah mengajukan banding terhadap putusan PTUN Denpasar dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.DPS. Upaya hukum tersebut ditempuh melalui Biro Hukum Setda Provinsi Bali selaku kuasa hukum pemerintah daerah.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ngurah Satria Wardana, sebelumnya mengatakan pengajuan banding merupakan hak hukum para pihak untuk memperoleh kepastian hukum hingga perkara berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Saat ini pemeriksaan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Mataram.

Dalam memori banding, Pemprov Bali menyampaikan sejumlah keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama. Salah satu yang dipersoalkan adalah pengualifikasian objek sengketa sebagai tindakan penindakan yang dinilai harus melalui seluruh tahapan standar operasional prosedur (SOP) secara kumulatif.

Satria Wardana menjelaskan, Pergub Bali Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP Provinsi Bali memang mengatur tahapan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Namun, terdapat ketentuan pengecualian dalam kondisi tertentu sehingga penerapan tahapan penindakan harus disesuaikan dengan karakter tindakan yang dilakukan.

Pemprov Bali juga mempersoalkan aspek perizinan pembangunan lift kaca tersebut. Menurut Satria Wardana, berdasarkan dokumen yang diketahui dalam proses persidangan, pihaknya tidak menemukan izin yang secara khusus menjadi dasar pembangunan konstruksi lift kaca di tiga zona yang terdampak, yakni kawasan sempadan, tebing atau jurang, serta ruang laut.

Baca juga:  Punya Peran Krusial, Perempuan Harus Dapat Posisi di Ruang Publik

Dokumen yang dimiliki perusahaan, diungkapkan, berkaitan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan loket seluas 5,7 are. Sementara itu, konstruksi lift berada pada lokasi berbeda.

“Dalam proses persidangan, kami tidak melihat adanya satu pun izin yang dimiliki PT Kaishi berkaitan dengan pembangunan lift kaca itu yang ada di tiga zona tersebut,” ujarnya belum lama ini.

Persoalan pemanfaatan ruang laut juga menjadi salah satu poin keberatan Pemprov Bali. Berdasarkan hasil survei lapangan yang disampaikan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Bali dalam persidangan, sebagian pondasi konstruksi disebut berada di wilayah pesisir atau ruang laut. Perusahaan pun disarankan mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Pemprov Bali menilai pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil merupakan salah satu kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain perizinan, aspek keselamatan konstruksi turut menjadi perhatian. Satria menyebut pembangunan lift berada di kawasan tebing dengan ketinggian sekitar 180 meter. Sebagian konstruksinya juga berada di bawah tebing dan berdekatan dengan ruang laut.

“Dari aspek keamanan cukup krusial karena itu berada di bawah tebing. Kemudian ada konstruksi besi yang masuk ke sana. Ini apakah kuat karena tingginya sekitar 180 meter,” jelasnya.

Pemprov Bali juga keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim yang memberikan bobot pada progres pembangunan yang disebut telah mencapai sekitar 80,53 persen. Menurut Satria, tingkat penyelesaian fisik proyek tidak serta-merta menghilangkan kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Baca juga:  Dua WNA Rusia Diduga Curi Dekorasi Villa di Tampaksiring, Polres Gianyar Buru Satu Pelaku

Ia menegaskan, seluruh persyaratan perizinan seharusnya dipenuhi sebelum pembangunan dimulai, bukan setelah konstruksi berjalan.

“Walaupun itu investor, ketika akan melakukan investasi pembangunan mestinya seluruh perizinan diperoleh dulu secara lengkap,” katanya.

Keberatan lainnya berkaitan dengan pertimbangan mengenai legitimate expectation atau pengharapan yang wajar bagi investor. Pemprov Bali menilai konsep tersebut tidak dapat secara otomatis membatasi kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemprov Bali juga mempersoalkan penerapan asas hukum nemo commodum capere potest de injuria sua propria, yang pada prinsipnya menyatakan seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari kesalahan atau perbuatannya sendiri. Menurut Satria, persoalan dalam proses perizinan yang menjadi kewenangan instansi lain tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk membatasi kewenangan Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah.

Status lahan tempat sebagian konstruksi berupa bore pile berada juga menjadi perhatian. Satria menyebut, berdasarkan temuan Pemprov Bali, lokasi tersebut bukan merupakan tanah milik perusahaan. Bahkan, proses pengajuan sertifikasi atas tanah itu kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) disebut baru dilakukan belakangan.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN Denpasar dalam putusan yang dibacakan secara elektronik pada 3 September 2026 mengabulkan gugatan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group. Majelis menyatakan tindakan administratif yang menjadi objek sengketa batal dan mewajibkan tergugat mencabut surat tersebut.

Objek sengketa merupakan Surat Kepala Satpol PP Provinsi Bali Nomor B.22.300.1/11634/Bid.II/Satpol PP tertanggal 27 November 2025 yang berkaitan dengan penghentian pembangunan dan pembongkaran konstruksi lift kaca di Pantai Kelingking. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN