Ni Luh Djelantik. (BP/may)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Perempuan mempunyai peran krusial dalam berbagai aspek, baik bidang ekonomi, sosial, keluarga bahkan dalam adat dan budaya. Oleh karena itu perempuan harus mendapat posisi di ruang publik. Demikian terungkap dalam talkshow Edukasi dan Inspirasi Perempuan dengan topik Perempuan di Ruang Publik : Pentingnya Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Menjaga Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi, Jumat (5/4).

Penggagas talk show ini, Waty Silalahi Apenu mengatakan, Bali membutuhkan sosok atau tokoh terutama perempuan yang berani, kuat dan tangguh karena kebutuhan ini relevan dengan kondisi Bali saat ini. “Kita butuh sosok yang kuat untuk menjaga tradisi, budaya, tanah Bali,” ujarnya.

Baca juga:  Edukasi Pemberdayaan Perempuan Tetap Diperlukan

Perempuan yang merupakan CEO Indolinen, perusahaan di bidang tekstil itu mengatakan kebutuhan ketokohan perempuan karena saat ini banyak terjadi pelanggaran di Bali, baik pelanggaran oleh WNA yang tidak relevan dengan semestinya. Untuk itu, ia mengundang sejumlah perempuan yang memiliki andil di bidangnya masing-masing, yakni anggota DPD terpilih Dapil Bali, Ni Luh Djelantik, Leny Hartono, Ketua Yayasan Putri Indonesia Bali, dan Echa Laksmi, seorang influencer muda yang memiliki konten tarian Bali.

Dalam kesempatan itu, Ni Luh Djelantik mengatakan, perempun berhak memiliki peran setara di ruang publik. Kesempatan-kesemptan tersebut harus dibuka selebar-lebarnya.

Baca juga:  Pemburu Penyu Dilimpahkan ke Kejari Badung

“Tentunya kaum prempuan juga harus memiliki kualitas yang tidak kalah keren dengan kaum laki laki. Kolaborasi itu bisa berjalan sempurna karena kita saling mengisi dan menguatkan dan jika peran perempuan bisa dimaksimalkan dan diapresiasi tanpa melihat gender. Jadi dalam setiap lini, perempuan sangat diperlukan,” paparnya.

Tantangan terbesar perempuan Bali, menurutnya, dukungan keluarga. Karena, jika dukungan dari luar rumah sudah cukup namun dukungan keluarga tidak sepenuhnya, perjuangan perempuan Bali juga tidak maksimal. Namun ketika sudah mendapat dukungan,  perempun wajib menjaga dan tidak menyalahgunakan kepercayaan.

Baca juga:  Sepuluh Ribu Warga di Klungkung Terindikasi Belum Perekaman e-KTP

Selain itu, ketersediaan ruang publik untuk perempun juga terihat dari keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan rakyat sebesar 30 persen. “Bagaimana kalau kita balik, jika keterwakilan perempuan 50 persen maka untuk keterpilihan perempuan juga harus naik 30 persen. Dari 9 DPR RI, setidak ada 3 perempuan yang terpilih dan dari 4 kursi DPD, minimal ada 1 perempuan yang terpilih dan, hari ini kita telah capai, perjuangan panjang banget, perlu waktu 15 tahun untuk Bali punya wakil rakyat perempuan pertama dari Bali,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *