DENPASAR, BALIPOST.com – Anggota Komisi I DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang dan perizinan tidak boleh berhenti setelah berakhirnya kerja Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP).
Menurutnya, Komisi I akan mengambil peran untuk mengevaluasi berbagai kegiatan pemanfaatan ruang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah (Perda). Salah satunya dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Buleleng, Jumat (13/11).
Dalam sidak, Komisi I mengunjungi 2 bangunan yang menjadi sasaran pemeriksaan yakni rumah pribadi milik Made Jayadi di Dusun Pegayaman dan Villa Baba Sunset di Dusun Bungin Banjah.
Dari hasil sidak, rombongan Komisi I menemukan indikasi bangunan yang menjorok ke arah pantai. Pada rumah pribadi milik Made Jayadi, tim menyoroti bangunan yang dinilai melewati batas area kepemilikan dan mengarah ke laut. Sementara di Villa Baba Sunset ditemukan bangunan dermaga permanen berbahan beton yang diduga mengambil area sempadan pantai.
Supartha saat dikonfirmasi juga menyoroti sepanjang kawasan Pantai Lovina masih ditemukan bangunan yang diduga belum mengantongi perizinan. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan perlindungan kawasan pesisir, tetapi juga berdampak terhadap penerimaan daerah apabila kegiatan usaha tidak tercatat dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
“Di sepanjang Pantai Lovina itu banyak yang tidak berizin. Sehingga tidak membayar pajak. Makanya kami minta supaya segera mengurus izin-izinnya agar bisa memberikan pemasukan bagi daerah,” tegas Supartha.
Mantan Ketua Pansus TRAP DPRD Bali ini meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perangkat daerah yang menangani persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR), serta Satpol PP Bali, lebih aktif melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi. Pemerintah harus memastikan kondisi faktual bangunan dan aktivitas usaha sesuai dengan peruntukan ruang serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Ia juga menyoroti implementasi Perda tentang Bendega dan perlindungan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil yang dinilai belum berjalan maksimal. Padahal, keberadaan aturan tersebut penting untuk melindungi ruang hidup masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Supartha mencontohkan semakin terbatasnya tempat bagi nelayan untuk menyimpan maupun menambatkan perahu akibat tekanan pembangunan di kawasan pantai.
“Perda Bendega itu memberikan perlindungan kepada masyarakat petani laut, termasuk para nelayan. Sekarang tempat-tempat perahu sudah tidak ada. Di sebelah-sebelah masih terlihat, tetapi akhirnya semakin sesak. Karena itu, OPD terkait harus mengevaluasi pelaksanaannya,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali menegaskan, penertiban terhadap bangunan yang terbukti melanggar harus dilakukan secara konsisten di seluruh Bali. Peraturan daerah telah menyediakan instrumen sanksi administratif, mulai dari penghentian kegiatan, evaluasi kegiatan, pencabutan izin hingga penutupan sementara.
Supartha berharap pola pengawasan yang sebelumnya dilakukan Pansus TRAP dapat dilanjutkan oleh OPD teknis bersama Satpol PP. Menurutnya, jangan sampai pengawasan melemah setelah Pansus TRAP tidak lagi melakukan kegiatan inspeksi lapangan secara intensif.
Selain persoalan sempadan pantai, Supartha juga menyinggung pembangunan di kawasan rawan bencana, termasuk kasus longsor di kawasan Eco Park Pelaga, Kabupaten Badung. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi evaluasi serius terhadap proses pemberian izin dan pengawasan pembangunan di wilayah yang memiliki risiko kebencanaan.
“Sejak dulu Pansus sudah tegas melarang kegiatan yang melanggar di wilayah mitigasi bencana. Tetapi sekarang izin justru bisa keluar. Kita sudah mengingatkan, kalau wilayah mitigasi bencana dibangun dan kemudian ada korban, siapa yang bertanggung jawab?” katanya.
Menurutnya, apabila terdapat kelalaian dalam proses pemberian izin maupun pengawasan, persoalan tersebut berpotensi berlanjut ke ranah hukum, baik pidana maupun perdata. Bahkan, keluarga korban dapat mempertimbangkan langkah hukum apabila ditemukan dasar dan unsur pertanggungjawaban yang relevan.
Supartha juga mengingatkan ancaman keselamatan di kawasan wisata Kelingking, Nusa Penida, yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius karena berada di kawasan dengan risiko kebencanaan. Ia meminta pembangunan fasilitas wisata memperhitungkan kapasitas teknis, keselamatan konstruksi, serta kemampuan sarana pendukung menghadapi kondisi ekstrem.
Di sisi lain, ia menyoroti semakin masifnya penguasaan lahan oleh investor di sejumlah wilayah Bali. Perkembangan pembangunan vila hingga masuk ke kawasan permukiman masyarakat dinilai dapat memicu kenaikan harga tanah dan mengancam ruang hidup warga lokal.
Ia menyebut sejumlah kawasan di Kabupaten Badung, seperti Munggu dan Pererenan sebagai wilayah yang mulai mengalami tekanan investasi hingga masuk ke lingkungan desa.
Supartha meminta pemerintah daerah bersama desa adat memperkuat pengawasan terhadap transaksi dan pemanfaatan tanah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penyusunan perarem sesuai kewenangan desa adat untuk menjaga kawasan permukiman dan lingkungan setempat.
Ia mencontohkan sejumlah desa di wilayah Kediri, Kabupaten Tabanan, yang telah menerapkan aturan adat untuk membatasi pembelian tanah oleh pihak luar. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mempertahankan kawasan hijau dan melindungi masyarakat setempat dari tekanan alih fungsi lahan.
Menurutnya, kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui Perda Alih Fungsi Lahan maupun kebijakan pengendalian pembangunan tidak akan efektif apabila pengawasan di lapangan lemah.
Ia menyinggung masih ditemukannya indikasi pembangunan di atas lahan sawah, termasuk di kawasan Jatiluwih, yang perlu ditelusuri lebih lanjut dari sisi kesesuaian tata ruang dan perizinannya.
“Perdanya sudah bagus, tetapi kalau pengawasannya kurang oleh Satpol PP dan dinas terkait, sama saja bohong. Di lapangan masih banyak orang membangun di tanah yang masih basah atau tanah sawah. Ini harus dicek, apakah izinnya ada atau tidak,” tegasnya.
Supartha memastikan Komisi I DPRD Bali akan mulai menggerakkan fungsi pengawasan melalui sidak dan evaluasi terhadap berbagai persoalan aset, tata ruang, serta perizinan. Meski mengakui intensitas pengawasan Komisi I tidak sama dengan ketika dirinya memimpin Pansus TRAP, ia menegaskan upaya menjaga ruang Bali harus tetap berjalan.
Ia berharap seluruh OPD terkait tidak setengah hati dalam menegakkan aturan, sehingga perlindungan kawasan pesisir, lahan pertanian, wilayah rawan bencana, dan ruang hidup masyarakat Bali benar-benar terlaksana.
“OPD terkait harus konsisten menegakkan aturan dan menjaga Bali. Jangan setengah hati. Kalau memang sudah jelas melanggar, harus ditertibkan sesuai ketentuan,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
