SINGARAJA, BALIPOST.com – Keterbatasan fasilitas dan kapasitas pelayanan masih menjadi persoalan yang dihadapi RSUD Buleleng. Kondisi ini menyebabkan ribuan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut harus dirujuk ke rumah sakit di Denpasar. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng tetap berencana melakukan revitalisasi RSUD Buleleng dengan dukungan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar.
Rencana pengajuan pinjaman tersebut tetap dilanjutkan meskipun sebelumnya mendapat penolakan dari Fraksi Gerindra DPRD Buleleng. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menilai peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat Bali Utara bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih memadai tanpa harus selalu dirujuk ke Denpasar.
Besarnya kebutuhan peningkatan layanan itu terlihat dari jumlah pasien yang belum dapat ditangani di RSUD Buleleng. Direktur RSUD Buleleng, I Ketut Suteja Wibawa, dikonfirmasi Selasa (10/11) mengatakan rumah sakit menerima rata-rata 85 ribu pasien rujukan setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 12,96 persen atau kurang lebih 11 ribu pasien harus dirujuk kembali ke rumah sakit di Denpasar.
Menurut Suteja, pasien rujukan tersebut tidak hanya berasal dari puskesmas dan klinik, tetapi juga rumah sakit lain di Buleleng. Bahkan, RSUD Buleleng turut menerima rujukan dari wilayah Karangasem dan Jembrana karena berstatus rumah sakit tipe B.
“Karena status RSUD Buleleng sebagai tipe B, rumah sakit lain di Buleleng termasuk dari Karangasem dan Jembrana juga merujuk ke kami. Namun, tidak semua bisa kami tangani karena keterbatasan kapasitas tempat tidur, terutama untuk layanan intensif,” ujarnya.
Selain keterbatasan tempat tidur, sejumlah peralatan kesehatan yang dibutuhkan belum tersedia. Ketersediaan dokter dengan kompetensi tertentu juga masih perlu ditingkatkan. Akibatnya, beberapa pasien yang sebenarnya membutuhkan penanganan lanjutan belum bisa mendapatkan layanan secara optimal di RSUD Buleleng.
“Ada juga beberapa kompetensi dokter yang dibutuhkan. Sehingga akhirnya pasien-pasien ini terpaksa kami rujuk ke Denpasar,” jelasnya.
Bupati Sutjidra juga menyoroti tingginya kebutuhan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit tersebut. Ia menyebut setiap hari sekitar 25 pasien membutuhkan layanan gawat darurat, tetapi belum seluruhnya dapat tertangani. Jika dihitung dalam sebulan, jumlahnya mencapai sekitar 750 pasien.
“Kita ini rumah sakit tipe B satu-satunya di utara, tetapi sarana dan prasarananya belum memenuhi. Artinya, kapasitas dan alat kesehatannya harus ditingkatkan,” tegas Sutjidra.
Selain pembenahan fasilitas fisik, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis. Sutjidra mengaku telah meminta Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Buleleng mendorong dokter spesialis meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjutan.
Pengembangan tersebut diarahkan pada sejumlah bidang subspesialis, seperti ginjal, pencernaan, hingga pelayanan kesehatan bagi pasien lanjut usia. Dengan bertambahnya tenaga subspesialis, rumah sakit diharapkan mampu menangani lebih banyak kasus yang selama ini harus dirujuk ke Denpasar.
“Contohnya layanan geriatria untuk lansia. Ini penting supaya ke depan pasien lansia tidak dipingpong, bahkan sampai dirujuk ke Sanglah (RSUP Prof. Ngoerah),” katanya.
Untuk mendukung pembenahan tersebut, Pemkab Buleleng tetap mematangkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar kepada Bank BPD Bali. Dana itu direncanakan untuk membiayai revitalisasi RSUD Buleleng, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan kelengkapan fasilitas pelayanan medis. (Yudha/balipost)
