SINGARAJA, BALIPOST.com – Fraksi Demokrat-PKB DPRD Buleleng mendukung rencana pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng senilai Rp 203 miliar. Namun, pemerintah daerah diminta tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung baru, tetapi juga memperhatikan pembenahan fasilitas dan peningkatan pelayanan di RSU Tangguwisia, Kecamatan Seririt, serta RSU Giri Emas, Kecamatan Sawan.
Juru Bicara Fraksi Demokrat-PKB, Haji Mulyadi, Selasa (20/10), mengatakan pembangunan RSUD Buleleng melalui skema tahun jamak (multiyears) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Meski demikian, pemerataan fasilitas kesehatan perlu menjadi perhatian mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang layak.
Menurut Mulyadi, RSU Tangguwisia masih menghadapi sejumlah persoalan fasilitas yang dikeluhkan masyarakat. Kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar pasien mendapatkan pelayanan yang nyaman dan memadai. Karena itu, ia berharap RSU Tangguwisia dan RSU Giri Emas turut memperoleh perhatian dari sisi anggaran maupun kebijakan pemerintah daerah.
“Rumah sakit ini bukan hanya RSUD Buleleng. RSU Tangguwisia juga banyak dikeluhkan masyarakat, mulai dari fasilitas yang belum lengkap hingga kebutuhan kenyamanan pasien. Karena itu, kedua rumah sakit tersebut harus sama-sama mendapat perhatian dari sisi anggaran maupun kebijakan,” ujarnya.
Selain mendorong revitalisasi kedua rumah sakit tersebut, Fraksi Demokrat-PKB mengusulkan pembangunan rumah sakit di Kecamatan Gerokgak. Usulan ini dinilai penting untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah barat Buleleng, sehingga warga tidak harus bergantung pada fasilitas kesehatan yang lokasinya relatif jauh.
Fraksi Demokrat-PKB juga menyoroti ketersediaan sarana ibadah di seluruh rumah sakit milik pemerintah daerah. Pemerintah diminta memastikan fasilitas ibadah, termasuk musala, tersedia dalam kondisi layak dan bersih untuk menunjang kenyamanan pasien, keluarga pasien, maupun tenaga kesehatan.
Terkait rencana pembangunan gedung RSUD Buleleng, Mulyadi juga meminta pemerintah daerah melaksanakan uji publik. Langkah ini diperlukan untuk menyerap masukan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas.
“Kami berharap pembangunan ini juga diuji publik agar sesuai dengan harapan masyarakat. Perlu dijelaskan apa saja yang akan dibangun dan fasilitas mana yang menjadi prioritas, sehingga hasilnya benar-benar memberikan kenyamanan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pembangunan gedung RSUD Buleleng direncanakan menelan anggaran Rp203 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng. Fraksi Demokrat-PKB meminta Bupati Buleleng memberikan penjelasan terperinci mengenai komponen pembangunan, fasilitas yang akan disediakan, serta kebutuhan pelayanan yang hendak dipenuhi.
“Kita berharap pembangunan RSUD Buleleng berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan di rumah sakit lainnya. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur kesehatan tidak hanya menghasilkan gedung baru, tetapi juga mendorong pemerataan pelayanan yang layak, nyaman, dan mudah dijangkau masyarakat di seluruh wilayah Buleleng,” jelasnya. (Nyoman Yudha/balipost)
