NEGARA, BALIPOST.com – Rapat Paripurna III DPRD Jembrana menyepakati Ranperda APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 ditetapkan menjadi peraturan daerah, Jumat (6/11). Di tengah dana transfer pusat yang kembali turun Rp27,96 miliar, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menegaskan langkah efisiensi anggaran dimulai dari pimpinan daerah sendiri. “Efisiensi itu ke dalam dulu, mulai dari siapa? Mulai dari pimpinan daerah,” ujar Kembang saat diwawancarai usai rapat paripurna di Kantor DPRD Jembrana.
Dalam Ranperda yang disepakati itu, pendapatan daerah dirancang Rp1,28 triliun, terdiri atas PAD Rp262,42 miliar dan pendapatan transfer Rp1,017 triliun. Sementara belanja daerah Rp1,432 triliun, meliputi belanja operasi Rp1,011 triliun, belanja modal Rp292,60 miliar, belanja tak terduga Rp3,80 miliar, dan belanja transfer Rp124,37 miliar. Defisit Rp152,58 miliar ditutup dari pembiayaan neto.
Kembang menegaskan APBD bukan sekadar angka, melainkan penegasan arah dan prioritas pembangunan. “Setiap rupiah yang dianggarkan, setiap program yang direncanakan, dan setiap kebijakan yang ditetapkan harus
benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jembrana,” tegasnya.
Rapat paripurna juga menyepakati Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah sebagai bagian penataan regulasi yang sudah dibahas sejak masa persidangan terdahulu.
“Melalui anggaran, kita menentukan prioritas dan membiayai program pembangunan. Melalui penataan regulasi, kita memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program tersebut berjalan dalam kerangka hukum yang jelas dan pasti,” ujarnya.
Kembang mengatakan belanja-belanja yang dinilai boros dan berlebihan akan dikurangi. “Jadi belanja-belanja yang menurut saya itu boros, berlebihan, itu saya kurangi,” tegasnya.
Salah satu contohnya, perjalanan dinas luar negeri. Di sisi lain, Pemkab Jembrana terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai potensi yang ada, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kembang juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dengan provinsi dan kabupaten lain, seperti Badung dan Gianyar, serta meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak untuk
kepentingan masyarakat.
Salah satu bentuk kolaborasi itu, kata dia, kerja sama dengan sebuah yayasan yang mengadakan pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis bagi masyarakat. Pemkab menyediakan tempat, sementara yayasan membiayai kegiatan tersebut.
Meski transfer ke daerah menurun, Kembang menegaskan Pemkab Jembrana tidak boleh menyerah. “Tapi kita tidak boleh menyerah,” ujarnya. Ia memastikan seluruh program yang direncanakan anggarannya efektif, efisien, dan tepat pada sasaran. (Surya Dharma/balipost)
