DENPASAR, BALIPOST.com – Antrean pembeli bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Denpasar mulai melandai. Penerapan sistem ganjil genap yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Bali bersama Pertamina dinilai efektif mengurai antrean yang sebelumnya terjadi di sebagian besar SPBU.
Meski demikian Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih akan terus memberikan antensi hingga antrean ataupun kelangkaan BBM di Denpasar benar-benar teratasi. Belajar dari kejadian antrean BBM tersebut, Pemkot Denpasar juga berencana membahas optimalisasi transportasi publik untuk memudahkan mobilitas masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa usai Sidang Paripurna ke-24 masa persidangan III di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar, Senin (19/10). Dia mengatakan, Pemkot Denpasar masih melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan persoalan antrean BBM dapat dituntaskan.
Perhatian terhadap persoalan ini tetap dilakukan di bawah kendali Wali Kota Denpasar, termasuk melalui grup respons cepat pemerintah kota. Upaya penanganan antrean pembelian BBM sebelumnya, kata Arya Wibawa, dilakukan bersama berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintah, desa dan kelurahan hingga perumda. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang harus mengantre BBM.
“Syukur, hari ini di seluruh SPBU di Kota Denpasar antreannya sudah landai. Pemberlakuan ganjil genap ternyata sangat efektif untuk mengurai antrean,” ujarnya.
Terkait koordinasi dengan Pertamina, Arya Wibawa menjelaskan, intensitas koordinasi sebelumnya cukup tinggi, terutama sebelum penerapan sistem ganjil genap. Namun, seiring dengan mulai terkendalinya antrean, koordinasi kini lebih difokuskan pada pemantauan kondisi di masing-masing SPBU.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah SPBU yang stok BBM-nya habis sebelum jam operasional berakhir. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pelayanan BBM di seluruh wilayah Kota Denpasar dapat berlangsung secara merata.
Ia menjelaskan, dalam penanganan persoalan BBM, pemerintah kota memiliki tugas mengawal distribusi dari depo hingga ke SPBU. Sementara itu, tanggung jawab utama terkait suplai BBM berada pada Pertamina dan pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah berperan dalam mengawal distribusi serta mengatur antrean di lapangan sesuai kewenangannya.
Disisi lain, Pemkot Denpasar juga berencana membahas optimalisasi transportasi publik untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Salah satu layanan yang akan menjadi perhatian adalah Trans Metro Dewata.
Arya Wibawa mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membahas upaya memaksimalkan pemanfaatan transportasi publik, khususnya Trans Metro Dewata.
Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial saat antrean BBM terjadi, tingkat keterisian Trans Metro Dewata disebut cukup tinggi. “Kami juga akan segera rapatkan bagaimana memaksimalkan transportasi masyarakat, khususnya Trans Metro Dewata,” katanya. (Widiastuti/balipost)
