BANGLI, BALIPOST.com – Program revitalisasi satuan pendidikan 2026 yang menyasar sejumlah SD dan SMP di Bangli mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bangli turun langsung ke sekolah penerima program tersebut guna memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan.
Pada Selasa (15/9), Tim mendatangi SDN 1 Tamanbali. Hanya saja saat itu tim belum dapat bertemu kepala sekolah karena sedang tidak berada di tempat. Di lokasi, petugas menemukan papan proyek senilai Rp423.729.310 tidak mencantumkan keterangan swakelola atau tender. Selain itu, dari keterangan sementara yang diperoleh tenaga kerja yang mengerjakan proyek berasal dari luar Bali. Sementara petunjuk teknis mewajibkan pengerjaan secara swakelola dan mengutamakan tenaga kerja dari lingkungan sekitar sekolah.
Kanit Tipikor Satreskrim Polres Bangli Iptu I Wayan Dwipayana seizin Kasat Reskrim Polres Bangli AKP Ngakan Ketut Erawan Peramita mengatakan program revitalisasi tersebut menjadi perhatian pihaknya karena nilai anggarannya cukup besar. Di mana setiap sekolah bisa menerima anggaran lebih dari Rp1 miliar. Pihaknya akan terus mendalami kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. “Kami lihat program ini bagus, tetapi apakah di lapangan sudah dikerjakan sesuai dengan petunjuknya, itu yang kami dalami,” ujar Dwipayana.
Untuk memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan, Tim Tipikor Polres Bangli akan mendatangi sekolah-sekolah penerima secara bertahap.
Sementara itu Kabid Dikdas Disdikpora Kabupaten Bangli Ida Bagus Mahaarta mengungkapkan bahwa nilai anggaran revitalisasi bervariasi di tiap sekolah, dengan rata-rata mendekati Rp1 miliar. Tahun ini jumlah satuan pendidikan yang telah menerima program ini sebanyak 18 sekolah. Sementara ada delapan sekolah lainnya yang kemungkinan menyusul mendapatkan program serupa. “Ada pemanggilan 8 sekolah rencananya dapat revitalisasi juga,” ujarnya.
Mahaarta menjelaskan, usulan program tersebut diajukan melalui Dapodik dan diverifikasi langsung oleh pemerintah pusat. Peran disdikpora Bangli sebatas melakukan pendampingan. “Kalau dana cair, langsung masuk ke sekolah. Langsung dibuatkan rekening oleh pusat, dan pengerjaannya swakelola,” jelasnya.(Dayu Swasrina/balipost)
