NEGARA, BALIPOST.com – Mega proyek pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) segera memasuki tahap eksekusi. Kepastian dimulainya konstruksi fisik fasilitas perikanan terintegrasi ini terungkap dalam rapat sosialisasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jembrana di Ballroom Gedung Ir. Soekarno, Kamis (10/9).
Dukungan pendanaan dari Islamic Development Bank (IsDB) melalui program Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-1 (IFP-IFM) telah mengikat secara hukum. Kontraktor pelaksana, yakni CRBC-NINDYA Joint Operation (JO), diketahui telah menandatangani kontrak kerja di Jakarta pada 7 Agustus lalu.
Kepala PPN Pengambengan, Kartono, mengungkapkan bahwa realisasi pembangunan di lapangan kini tinggal menghitung hari. Agenda peletakan batu pertama dijadwalkan akan berlangsung pada penghujung September tahun ini.
“Kegiatan groundbreaking rencananya akan kita laksanakan pada 29 September 2026 mendatang. Momen ini menjadi penanda mutlak dimulainya pekerjaan konstruksi fisik di lokasi,” tegas Kartono di hadapan para pemangku kepentingan daerah.
Ditunjuknya PPN Pengambengan, lanjut Kartono, didasari oleh posisi geografis yang sangat strategis di perairan selatan Bali dengan potensi perikanan yang melimpah. Kawasan ini memang diproyeksikan secara khusus untuk mengakomodasi relokasi aktivitas kapal perikanan tangkap dari Pelabuhan Benoa.
“Pelabuhan ini nantinya disiapkan untuk menjadi sentra aktivitas perikanan tangkap yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga terintegrasi langsung dengan rantai pasok hilir perikanan,” jelasnya.
Mengingat statusnya sebagai PSN yang bersumber dari pinjaman luar negeri, Kartono menekankan pentingnya pengawalan ekstra ketat di lapangan. Perhatian tidak hanya tertuju pada teknis konstruksi, melainkan juga pada mitigasi aspek sosial dan jaminan stabilitas keamanan lingkungan setempat.
“Kami memohon dukungan penuh serta sinergitas dari seluruh jajaran Forkopimda. Suksesnya mega proyek ini sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pihak penyedia dana, kontraktor pelaksana, hingga jajaran aparat keamanan agar seluruh tahapan berjalan lancar,” pungkasnya.(Surya Dharma/balipost)
