MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali mulai mengarahkan aksi iklim tidak hanya sebagai upaya menekan emisi dan menjaga lingkungan, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Potensi karbon dan keanekaragaman hayati Bali dinilai dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi hijau dengan tetap berpijak pada kearifan lokal.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9). Dalam paparannya bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi”, Gubernur Koster menegaskan aksi iklim merupakan bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Menurutnya, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.
“Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali. Manusia Bali diarahkan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Sementara alam dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Di sisi lain, kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam.
Gubernur Koster menyebut Bali saat ini telah memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan ekonomi hijau. Di sektor energi terbarukan, misalnya, terdapat sekitar 45 MWp kapasitas PLTS terpasang, 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Potensi juga terdapat pada sektor blue carbon. Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan sekitar 88 persen masuk kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Ekosistem tersebut dinilai berpeluang dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Selain itu, sektor pertanian memiliki potensi karbon yang cukup besar. Sekitar 52.909 hektare sawah di Bali disebut telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total sawah. Kondisi tersebut menjadi modal untuk mengembangkan soil carbon dan biodiversity credits.
Sedangkan di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan. Luasan tersebut terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.
Menurut Gubernur Koster, berbagai aset tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai angka maupun potensi ekologis. Dengan tata kelola yang tepat, aset lingkungan tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru.
Namun, pengembangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan transparan serta mengedepankan tata kelola yang baik. Hal terpenting, menurutnya, pengembangan ekonomi karbon tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan. Ketiganya yakni blue carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun, energi surya melalui pembangunan PLTS skala besar, serta agricultural carbon melalui pertanian organik dan pengembangan soil carbon.
Khusus PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan tahap awal sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700-1.200 MWp.
Pengembangan energi surya tersebut diarahkan tidak hanya untuk mendukung transisi energi, tetapi juga membuka peluang renewable energy certificate (REC) dan carbon credit.
Gubernur Koster mengatakan pengembangan seluruh potensi tersebut membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Namun, ia menegaskan kolaborasi harus tetap berada dalam koridor regulasi dan kebijakan Pemprov Bali. Dengan demikian, kepastian investasi dapat dijaga sekaligus memastikan kepentingan masyarakat terlindungi dan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali ke Bali.
“Aksi iklim Bali tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Koster menekankan pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada ekonomi hijau, keberlanjutan, serta keseimbangan hubungan manusia dengan alam.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesannya.
Dengan pendekatan tersebut, “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” tidak hanya menjadi filosofi pembangunan, tetapi juga diarahkan sebagai landasan membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, sekaligus memiliki daya saing global.
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA), Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang telah membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Menurut Rob, Bali memiliki peluang besar menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Potensi mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, hingga kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” ujar Rob.
Ia menilai Bali tidak sekadar berpotensi menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh pengembangan carbon credit dan biodiversity credit yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek konkret, terukur, dan memenuhi standar yang dapat diterima secara internasional.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya. (kmb/balipost)
