SINGASANA, BALIPOST.com – Masyarakat Desa Perean dan Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, kini tidak perlu jauh-jauh mendatangi kantor pemerintah untuk mendapatkan informasi dan pendampingan terkait koperasi, UMKM maupun ketenagakerjaan. Melalui program Singasana Jebol Desa (Sinergi Pelayanan Satu Atap Jemput Bola ke Desa), Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan turun langsung ke desa, Senin (31/8), untuk memberikan pelayanan sekaligus menyerap kebutuhan masyarakat.
Program tersebut menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan publik hingga ke tingkat desa. Masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi dan pendampingan tanpa harus datang ke kantor perangkat daerah.
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan, I Gede Nengah Sugiarta, SE., MM., saat dikonfirmasi, Jumat (4/9) mengatakan Singasana Jebol Desa merupakan bentuk pelayanan jemput bola untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan pemerintah secara lebih mudah.
“Melalui Singasana Jebol Desa, kami ingin pelayanan pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan sampai di tingkat desa. Masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor dinas untuk mendapatkan informasi maupun berkonsultasi. Kami yang datang langsung ke desa untuk mendengar kebutuhan dan memberikan pendampingan sesuai dengan bidang yang kami tangani,” ujarnya.
Menurut Sugiarta, pelayanan yang diberikan mencakup tiga sektor utama, yakni koperasi, UMKM dan ketenagakerjaan. Khusus UMKM, pendampingan diarahkan tidak hanya pada pengembangan usaha, tetapi juga pemasaran, branding produk serta informasi mengenai berbagai program pemberdayaan. “Kami ingin pelaku UMKM tidak berjalan sendiri, tetapi mengetahui ke mana harus berkonsultasi ketika menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya,” jelasnya.
Sementara di sektor koperasi, masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan terkait kelembagaan serta pengembangan koperasi. Pelayanan tersebut diharapkan dapat mendorong tata kelola koperasi yang lebih sehat sekaligus memberikan manfaat bagi anggotanya.
Pada bidang ketenagakerjaan, masyarakat mendapat informasi mengenai kesempatan kerja, program ketenagakerjaan hingga penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui prosedur resmi. “Khusus ketenagakerjaan, kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar sebelum mengambil keputusan. Termasuk bagi masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran, harus melalui prosedur yang resmi agar mendapatkan perlindungan,” ungkapnya.
Selain memberikan pelayanan, Singasana Jebol Desa juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Berbagai masukan tersebut tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan bentuk pendampingan yang lebih tepat sasaran.
Sugiarta menegaskan pelayanan publik harus terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pola jemput bola dinilai penting agar program pemerintah tidak berhenti pada penyampaian informasi administratif. “Kami hadir bukan hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan kendala masyarakat. Dengan begitu, pelayanan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya. (Dewi Puspawati/balipost)
