DENPASAR, BALIPOST.com – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bali sepanjang 2025 mencapai Rp1,283 triliun. Pembiayaan tersebut diberikan kepada 15.481 debitur yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Berdasarkan data penyaluran KUR Provinsi Bali periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, Kota Denpasar menjadi daerah dengan nilai penyaluran terbesar, yakni Rp206,521 miliar kepada 2.044 debitur. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Badung dengan penyaluran Rp193,468 miliar kepada 1.909 debitur dan Kabupaten Gianyar sebesar Rp192,925 miliar kepada 2.106 debitur.
Jika digabungkan, penyaluran KUR di Denpasar, Badung, dan Gianyar mencapai sekitar Rp592,9 miliar. Nilai tersebut setara hampir separuh dari total penyaluran KUR Bali sepanjang 2025.
Kabupaten Tabanan berada di urutan berikutnya dengan penyaluran Rp160,571 miliar kepada 1.890 debitur. Sementara Kabupaten Buleleng menerima penyaluran Rp143,593 miliar yang diberikan kepada 2.352 debitur.
Menariknya, meski nilai penyaluran Buleleng berada di bawah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, jumlah debiturnya justru menjadi yang terbanyak di Bali. Sebanyak 2.352 debitur Buleleng setara sekitar 15,2 persen dari total 15.481 debitur KUR di Bali.
Selanjutnya, Kabupaten Karangasem mencatat penyaluran Rp129,207 miliar kepada 1.807 debitur. Kemudian Bangli sebesar Rp89,507 miliar kepada 1.158 debitur, Klungkung Rp88,397 miliar kepada 974 debitur, serta Jembrana Rp79,472 miliar kepada 1.241 debitur.
Dari sisi nilai, Jembrana menjadi daerah dengan penyaluran KUR terendah. Namun, jumlah debiturnya masih lebih banyak dibandingkan Klungkung yang tercatat sebagai daerah dengan jumlah penerima KUR paling sedikit.
Secara keseluruhan, rata-rata pembiayaan KUR yang diterima setiap debitur di Bali sepanjang 2025 berada di kisaran Rp82,9 juta. Perbedaan nilai penyaluran dan jumlah penerima antardaerah menunjukkan kebutuhan pembiayaan UMKM di Bali cukup beragam, menyesuaikan skala serta kebutuhan masing-masing usaha.
Pemerintah Provinsi Bali mendorong penyaluran KUR tidak hanya mengejar penyerapan plafon, tetapi diarahkan kepada pelaku UMKM produktif yang benar-benar membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.
Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Purnama, mengatakan KUR merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian daerah.
“Selama ini kan di Bali kebanyakan tergantung pada pariwisata. Diharapkan ke depannya tidak tergantung kepada pariwisata, juga kita harus memperhatikan UMKM-UMKM yang ada di daerah Bali,” kata Purnama, Rabu (26/8).
Menurutnya, penguatan UMKM menjadi penting untuk membangun struktur ekonomi Bali yang lebih beragam dan tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Karena itu, akses pembiayaan perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
Purnama menegaskan, pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan tambahan modal. Pemerintah juga melakukan pembinaan agar pelaku usaha dapat berkembang secara bertahap, dari skala mikro menjadi kecil dan kemudian naik kelas menjadi usaha menengah.
Pembinaan tersebut mencakup aspek legalitas dan tata kelola usaha. Pemprov Bali turut memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Untuk membantu UMKM bertransformasi secara berjenjang dari mikro ke kecil, ke kecil ke menengah, kita di sini melakukan pembinaan dan pembiayaan baik legalitas, tata kelola, seperti memfasilitasi penerbitan NIB, sertifikat halal, serta HAKI untuk UMKM-nya,” jelasnya.
Selain penguatan kapasitas, pemerintah juga berupaya membuka akses pasar bagi UMKM melalui kegiatan business matching. Dalam kegiatan tersebut, pelaku usaha dipertemukan dengan mitra maupun buyer yang memiliki orientasi ekspor.
“Kita juga di samping kita melakukan pembinaan, juga kita melakukan mempertemukan mitra melalui business matching, mempertemukan para UMKM dengan buyer yang telah ada yang berorientasi ekspor,” ujarnya.
Menurut Purnama, akses pasar menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha. Tambahan modal akan lebih efektif apabila diikuti dengan pasar yang jelas, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas pemasaran.
Ke depan, pihaknya berharap seluruh plafon KUR yang dialokasikan untuk Bali dapat terserap secara optimal. Namun, penyerapan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian angka, melainkan harus tepat sasaran.
Purnama berharap pembiayaan lebih banyak diberikan kepada UMKM yang memiliki kegiatan usaha produktif dan membutuhkan modal untuk meningkatkan kapasitas usahanya.
“Harapannya terhadap penyaluran KUR, kita di sini tidak hanya bertumpu pada sektor perdagangan eceran. Penyerapan mekanisme seluruh kuota terhadap plafon alokasi KUR di Bali diharapkan ke depannya terserap 100 persen oleh para pelaku UMKM yang benar-benar UMKM yang membutuhkan modal,” tegasnya.
Ia menilai pembiayaan idealnya menyasar pelaku usaha yang memiliki kegiatan produksi serta usaha yang jelas. Dengan demikian, KUR dapat memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan kapasitas usaha dan perekonomian daerah.
Pemprov Bali juga memberikan perhatian terhadap UMKM yang memproduksi sendiri barang yang dipasarkan. Pola tersebut dinilai lebih sejalan dengan upaya membangun ekonomi daerah yang produktif dan berkelanjutan.
“UMKM yang benar-benar berproduksi terhadap apa yang mereka jual. Tidak seperti pengepul,” pungkas Purnama. (Ketut Winata/balipost)
