NEGARA, BALIPOST.com – Presiden RI, Prabowo Subianto meresmikan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp atau sekitar 100.000 MWp yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, Selasa (25/8). Dalam program tersebut, Provinsi Bali mendapat kuota pembangunan PLTS sebesar 1.000 MWp.
Peresmian program tersebut dipusatkan di Kabupaten Jembrana, Bali. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga meninjau langsung lokasi pembangunan PLTS berkapasitas 321 MWp yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas 321 hektare.
Pada tahap awal, pembangunan PLTS di lokasi tersebut dimulai dengan kapasitas 1 MWp di atas lahan sekitar satu hektare pada 25 Agustus 2026. Pembangunan selanjutnya dijadwalkan berlanjut pada September 2026 dan ditargetkan rampung pada September 2027. Seluruh proses pembangunan disebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Acara peresmian turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Koperasi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Wakil Panglima TNI, Direktur Utama PT PLN, Direktur Utama PT Pertamina, jajaran Kementerian ESDM dan PT PLN, Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Jembrana serta sejumlah pejabat lainnya.
Gubernur Koster mengatakan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung percepatan pembangunan PLTS. Pemprov Bali akan menyiapkan lahan kering atau lahan tidak produktif sesuai kebutuhan pembangunan PLTS.
Untuk merealisasikan kuota 1.000 MWp tersebut, kebutuhan lahan diperkirakan minimum mencapai 1.000 hektare. Lahan pembangunan akan tersebar di Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Karangasem.
Menurut Koster, kuota PLTS untuk Bali bahkan berpeluang bertambah. Berdasarkan arahan Menteri ESDM kepada Direktur Utama PT PLN, Bali akan mendapat tambahan kuota hingga mencapai 1.500 MWp sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemprov Bali dalam menyiapkan lahan.
Gubernur Koster menyebut Pemprov Bali siap bekerja cepat menyiapkan lahan hingga sekitar 1.500 hektare untuk mendukung pengembangan energi surya tersebut.
Gubernur Koster menegaskan pembangunan PLTS 1.000 MWp sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih. Kebijakan tersebut telah dituangkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.
Arah pembangunan energi bersih juga menjadi bagian dari Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Program tersebut, kata Koster, merupakan bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
Dengan pembangunan PLTS 1.000 MWp yang ditambah rencana pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas berkapasitas 1.550 MW di Bali, Koster menargetkan kemandirian energi Bali dengan energi bersih dapat terwujud paling lambat pada 2030.
Dengan demikian, Bali diharapkan secara bertahap tidak lagi bergantung pada sumber energi dari luar Bali untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan generasi mendatang.
Gubernur Koster juga menilai pembangunan energi bersih memiliki dampak strategis terhadap sektor pariwisata. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali membutuhkan ekosistem lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengembangan energi terbarukan akan memperkuat kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing dan ketangguhan pariwisata Bali dalam menghadapi dinamika global.
Gubernur Koster mengungkapkan, keputusan Bali mendapatkan kuota PLTS 1.000 MWp dibahas secara intensif hanya beberapa hari sebelum peresmian.
Pembahasan dilakukan dalam pertemuan antara Gubernur Koster, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama jajaran pejabat tinggi Kementerian ESDM pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 23.00 WITA. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (23/8).
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo atas kebijakan memberikan kuota PLTS 1.000 MWp yang diperuntukkan bagi Bali.
Ia berharap dukungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi sistem energi Bali menuju energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan.
“Program ini menjadi langkah besar untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih,” tegas Koster.
Gubernur Koster juga menyampaikan keyakinannya bahwa percepatan pembangunan PLTS tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bali, baik dari sisi ketahanan energi, lingkungan maupun keberlanjutan pembangunan daerah. (kmb/balipost)
