NEGARA, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali bersama PT PLN (Persero) memperkuat komitmen mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan di Bali. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bali, Wayan Koster dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo.
Penandatanganan berlangsung di sela kegiatan peluncuran dan groundbreaking Program PLTS 100 GWp oleh Presiden RI, Prabowo Subianto di Site Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (25/8).
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo didampingi GubernurKoster, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana serta sejumlah pejabat terkait.
Kesepakatan antara Pemprov Bali dan PLN diarahkan untuk mempercepat penyediaan dan pengembangan infrastruktur kelistrikan berbasis energi baru terbarukan (EBT), termasuk dukungan terhadap penyediaan lahan yang menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan PLTS.
Gubernur Koster mengatakan, Pemprov Bali menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan pengembangan energi surya. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan arah pembangunan Bali menuju kemandirian energi dan penggunaan energi bersih.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster menyebut alokasi awal program yang diterapkan di Bali mencapai 1.000 GWp sebagaimana disampaikan dalam agenda tersebut.
Menurut Gubernur Koster, kebijakan pengembangan energi bersih sebenarnya telah menjadi bagian dari arah pembangunan Bali sejak beberapa tahun lalu. Hal itu antara lain dituangkan dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.
Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena berbagai kondisi, termasuk pandemi Covid-19. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat saat ini, Koster menilai terdapat momentum untuk kembali mempercepat program tersebut.
“Program ini sebenarnya sudah dirancang sejak 2019 lalu, namun belum berjalan optimal karena situasi saat itu kurang kondusif akibat pandemi Covid-19. Sekarang ada momentum yang tepat, sehingga akan segera bisa diwujudkan,” ujarnya.
Gubernur Koster menegaskan, pemerintah daerah akan mendukung dari sisi penyediaan lahan, khususnya lahan milik negara yang tidak produktif dan memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi pembangunan infrastruktur energi.
“Jadi tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi,” jelasnya.
Ia mengatakan pengembangan PLTS tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan listrik. Penggunaan energi bersih juga dinilai penting untuk memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang membutuhkan dukungan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
“Manfaat PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih,” katanya.
Gubernur Koster menambahkan, peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan juga diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor sekaligus menghasilkan sumber energi yang lebih ekonomis.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pengembangan PLTS menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Untuk tahap awal di Bali, program tersebut akan diaplikasikan dengan kapasitas yang disebut mencapai 1.000 GWp.
Menurut Darmawan, pengembangan energi surya akan mendorong perubahan sistem kelistrikan Bali, dari ketergantungan terhadap energi berbasis BBM menuju pemanfaatan energi yang bersumber dari dalam negeri dan energi terbarukan.
“Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan,” kata Darmawan.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan visi Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang didorong Pemerintah Provinsi Bali. Energi hijau, kata dia, menjadi salah satu penopang penting bagi keberlanjutan sektor pariwisata Bali.
Darmawan menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program tersebut. Salah satu faktor kunci yang perlu disiapkan adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur PLTS.
“Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan,” ujarnya.
Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem energi bersih di Bali. Pemerintah daerah dan PLN selanjutnya diharapkan dapat mempercepat tahapan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, hingga pengintegrasian energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan Bali.
Langkah ini sekaligus mempertegas arah transformasi energi Bali menuju sistem kelistrikan yang lebih bersih, sekaligus mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. (kmb/balipost)
