DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster mendorong pengembangan teknologi finansial (fintech), khususnya pinjaman daring (Pindar), diimbangi dengan penguatan literasi keuangan masyarakat. Kemudahan akses pembiayaan digital dinilai harus dibarengi pemahaman yang memadai agar masyarakat tidak terjebak dalam keputusan berutang secara impulsif dan konsumtif.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8).
Gubernur Koster mengatakan, perkembangan fintech telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan produk keuangan. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan apabila tidak disertai kemampuan masyarakat dalam memahami manfaat, kewajiban, serta risiko dari produk pembiayaan digital.
Ia menyoroti penggunaan Pindar yang hingga kini masih didominasi kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional yang disampaikannya, sekitar dua pertiga total pembiayaan Pindar di Indonesia masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sedangkan sekitar sepertiganya mengalir ke sektor produktif.
Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan porsi pembiayaan Pindar yang terserap ke sektor produktif dapat mencapai 40 hingga 50 persen.
“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ujar Koster.
Khusus di Bali, Koster mendorong agar pembiayaan Pindar lebih banyak diarahkan untuk kegiatan produktif. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi antara lain pertanian organik, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pengusaha muda yang tengah membangun dan mengembangkan usahanya.
Menurutnya, industri Pindar perlu memahami karakteristik dan ekosistem usaha lokal Bali. Dengan demikian, pembiayaan yang disalurkan tidak sekadar mengejar pertumbuhan penyaluran dana, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” katanya.
Gubernur Bali dua periode ini menegaskan, literasi keuangan merupakan bagian penting dalam membangun industri pembiayaan digital yang sehat. Masyarakat yang memperoleh akses pembiayaan tanpa memahami hak, kewajiban, maupun risiko sebagai peminjam dinilai rentan mengambil keputusan yang justru dapat membebani kondisi ekonominya.
“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.
Gubernur Koster meminta pelaku industri Pindar tidak hanya mengukur keberhasilan dari besarnya pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Menurutnya, pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi keuangan, transparansi produk, ketepatan sasaran penyaluran, serta perlindungan terhadap konsumen.
“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Untuk memperkuat edukasi hingga tingkat masyarakat paling bawah, Pemprov Bali menyatakan siap menjadi mitra industri dan regulator. Koster menyebut Bali memiliki jaringan sosial yang menjangkau masyarakat melalui sekitar 1.500 desa adat.
Selain itu, Pemprov Bali juga menjalankan program literasi digital di SMA, SMK, dan desa adat se-Bali. Jaringan tersebut, menurut Koster, dapat dimanfaatkan sebagai saluran edukasi keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya.
Ia berharap industri Pindar dapat mengambil bagian dalam pembangunan Bali. Industri pembiayaan digital, kata Koster, idealnya tidak hadir hanya untuk mencari pasar, tetapi menjadi mitra yang memahami karakteristik daerah dan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilayaninya.
Gubernur Koster juga mengapresiasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), CNBC Indonesia, OJK, serta seluruh pelaku industri yang berpartisipasi dalam FLD 2026. Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem pembiayaan digital nasional.
“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas AFPI Bernadino Vega menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Menurut dia, Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Namun, tantangan industri Pindar tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan menyediakan dana. Yang tidak kalah penting adalah mendorong semakin banyak pelaku usaha masuk dan terhubung dengan ekosistem keuangan formal.
“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” ujarnya.
Bernadino juga menekankan pentingnya tata kelola industri yang kuat, penyaluran pembiayaan dan proses penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.
Fintech Lending Days 2026 digelar AFPI bersama CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”. Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan berbagai mitra strategis.
Rangkaian kegiatan meliputi strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), hingga industry showcase. Forum ini juga menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi fireside conversation.
Melalui forum tersebut, pengembangan pembiayaan digital diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu mendorong pembiayaan produktif, memperkuat UMKM, serta membangun ekosistem fintech yang sehat dan berkelanjutan. (kmb/balipost)
