DENPASAR, BALIPOST.com – Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pendidikan dari pemerintah pusat mulai bergulir di Kabupaten Buleleng. Hingga akhir Juli, sebanyak 41 lembaga pendidikan telah memasuki tahapan pelaksanaan program, sementara Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng terus menggenjot penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai.
Kepala Disdikpora Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Surya Bharata, dikonfirmasi Rabu (29/7) mengatakan, sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan, seluruh usulan yang diajukan pemerintah daerah terlebih dahulu disinkronkan dengan data di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perencanaan yang diajukan sesuai dengan kondisi riil sekolah sehingga bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran.
“Usulan yang kami ajukan disinkronkan antara data di sistem dengan kondisi di lapangan. Jadi kesiapan dari sisi perencanaan maupun data riil sekolah harus sesuai dengan yang kami usulkan,” jelasnya.
Surya Bharata merinci, dari total 41 lembaga yang telah berproses, sebanyak 21 lembaga PAUD telah menyelesaikan tahapan verifikasi dan penandatanganan PKS. Selanjutnya, 14 sekolah dasar (SD) tengah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) sekaligus penandatanganan PKS, sedangkan enam sekolah menengah pertama (SMP) juga telah memasuki tahapan yang sama.
Menurutnya, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena proses usulan terus berjalan. Disdikpora berharap penyelesaian PKS dapat dilakukan lebih cepat sehingga Kabupaten Buleleng mampu memenuhi target pemerintah pusat.
“Kalau proses PKS bisa selesai lebih awal, pengerjaan fisik dapat segera dimulai pada sisa waktu pelaksanaan tahun 2026,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Program Revitalisasi Sarpras Pendidikan tidak hanya menyasar pembangunan ruang kelas baru maupun rehabilitasi ruang kelas. Pemerintah pusat juga menyediakan sejumlah menu pembangunan lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
Di antaranya pembangunan perpustakaan, toilet, hingga penataan lingkungan sekolah. Khusus jenjang SD, tahun ini pemerintah pusat juga meluncurkan program baru berupa penataan halaman sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp50 juta per sekolah. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk penataan halaman maupun pembangunan pagar sekolah.
“Program penataan halaman ini baru ada pada tahun 2026. Sekolah diberikan keleluasaan menyesuaikan penggunaannya dengan kebutuhan, baik untuk penataan lingkungan maupun pemagaran sekolah,” katanya.
Selain mengoptimalkan bantuan pemerintah pusat, Pemkab Buleleng juga tetap mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung peningkatan sarana pendidikan. Tahun ini, pemerintah daerah memprioritaskan rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana, pengadaan bangku ganda untuk jenjang TK, SD, dan SMP, serta bantuan seragam bagi peserta didik baru.
“Khusus rehabilitasi sekolah melalui APBD, total anggarannya hampir Rp11 miliar,” ungkap Surya Bharata. (Nyoman Yudha/balipost)
