MANGUPURA, BALIPOST.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran ini mengungkap fakta adanya sejumlah sekolah yang sepi peminat. Seperti halnya sembilan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Petang hanya mampu menjaring kurang dari 10 siswa baru. Kondisi ini memantik kekhawatiran besar akan keberlangsungan pendidikan dasar di wilayah tersebut.
Sepinya peminat di sembilan SD tersebut menjadi perhatian DPRD Badung dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora).
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung, Dr. Putu Parwata, menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. “Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena sangat berdampak pada keberlangsungan layanan pendidikan di wilayah tersebut. Harus ada langkah konkret dan berbasis data,” ujar Parwata pada Kamis (23/7).
Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat delapan faktor utama yang memicu rendahnya jumlah siswa baru. Mulai dari penurunan angka kelahiran, perpindahan keluarga muda ke perkotaan, hingga kecenderungan masyarakat memilih sekolah dengan fasilitas dan prestasi lebih unggul.
Selain itu, keterbatasan fasilitas, kurangnya promosi program sekolah, hingga tantangan geografis di Petang turut memengaruhi minat masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan terukur. Saya merekomendasikan yakni melakukan kajian demografi usia sekolah per desa, meredistribusi serta mengevaluasi sistem zonasi, hingga meningkatkan mutu sarana sekolah,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana menjelaskan kondisi geografis di sejumlah wilayah menjadi pertimbangan tersendiri dalam kebijakan pendidikan. Jarak antarpermukiman yang cukup jauh membuat pemerintah tetap mempertahankan operasional sekolah meskipun jumlah siswanya relatif sedikit.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
“Kalau sekolah-sekolah kecil itu ditutup atau digabung, kasihan siswa karena harus menempuh perjalanan yang jauh. Karena itu pemerintah tetap mempertahankan sekolah tersebut meskipun jumlah siswanya hanya sekitar 15 sampai 20 orang,” jelasnya.
Komisi IV juga mengapresiasi pelaksanaan SPMB yang dinilai berlangsung transparan. DPRD bersama Disdikpora berkomitmen mengawal proses penerimaan siswa agar seluruh peserta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
“Dari awal kami sudah berkomitmen semua harus mengikuti aturan. Tidak ada siswa titipan. Jika ada masyarakat yang datang meminta bantuan, kami tetap mengarahkan agar mengikuti prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Disdikpora Badung, I Gusti Made Dwipayana, mengakui pihaknya telah memperpanjang masa pendaftaran. Namun, hingga tahun ajaran dimulai, jumlah siswa tetap belum memenuhi kuota. “Setelah masa daftar kembali selesai masih ada sembilan SD di Petang yang menerima siswa baru kurang dari 10 orang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, fenomena ini juga terjadi di tingkat SMP meskipun tidak separah di SD. Beberapa sekolah seperti SMPN 3 Kuta Selatan, SMPN 2 Petang, SMPN 3 Petang, dan SMPN 4 Petang masih mengalami kekurangan siswa.
“Rata-rata kurang satu kelas lah, masih ada sisa satu kelas. Masih, artinya secara operasional masih masih layak untuk operasional. Lain umpamanya kelasnya lima cuma berisi lima kan sudah sudah perlu dipertimbangkan, tapi ini masih masih cukup. Masih layak untuk tetap dipertahankan,” terangnya.
Terkait opsi regrouping, Dwipayana menilai kebijakan tersebut sulit diterapkan di Petang karena jarak antar sekolah yang berjauhan. Sebagai solusi, Disdikpora akan memperkuat sinergi antara PAUD, SD, dan aparat desa.
“Kerjasama antara sekolah PAUD dengan SD serta aparat desa setempat terus dijaga. Sehingga semua anak yang ada di wilayah kerja sekolah terdaftar, dan mendapat pembelajaran. Intinya jangan sampai ada anak yang tidak sekolah. Walaupun kurang siswa pembelajaran tetap berjalan seperti biasa,” pungkasnya.(Parwata/balipost)
