DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali sekaligus mantan Wakil Gubernur Bali periode 2018–2023, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), mengingatkan agar arah pembangunan pariwisata Bali tidak bergeser dari jati dirinya sebagai pariwisata budaya berbasis masyarakat.
Menurutnya, momentum menuju 100 Tahun Kepariwisataan Budaya Bali harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi sekaligus menata kembali model pembangunan pariwisata Pulau Dewata ke filosofi awal.
Pernyataan tersebut disampaikan Cok Ace saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) “Seratus Tahun Kepariwisataan Budaya Bali” yang diselenggarakan Institut Seni Indonesia (ISI) Bali bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali di Auditorium Kirtya Sabha Mahottama, Gedung Citta Kelangen ISI Bali, Senin (13/7).
Menurut Cok Ace, selama hampir satu abad perjalanan pariwisata Bali, berbagai keberhasilan telah dicapai. Namun, di sisi lain muncul tantangan yang harus menjadi perhatian serius agar Bali tidak kehilangan identitas budayanya.
“Momentum ini sangat tepat untuk mengevaluasi dan mereaktualisasi pariwisata Bali yang sudah berjalan hampir 100 tahun. Apa yang dirancang para pendahulu harus kita maknai kembali agar tetap relevan menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, konsep pariwisata budaya berbasis masyarakat tidak boleh hanya menjadi slogan. Esensi utamanya adalah menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya, alam, dan kesejahteraan masyarakat Bali.
Menurut Cok Ace, pariwisata budaya memiliki tiga pilar utama yang tidak dapat dipisahkan, yakni keyakinan atau spiritualitas masyarakat Bali, manusia Bali sebagai pelaku budaya, serta alam Bali sebagai ruang kehidupan dan daya tarik wisata.
“Kalau tiga pilar ini dirusak, baik keyakinannya, manusianya maupun alamnya, maka saat itu kita sudah tidak lagi memiliki pariwisata budaya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan pariwisata harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya menguntungkan pemilik modal.
“Kalau masyarakat Bali hanya menjadi penonton, hanya menjadi objek pembangunan, jangan lagi kita menyebutnya pariwisata budaya berbasis masyarakat. Jangan-jangan kita sudah bergeser menjadi pariwisata berbasis kapital,” katanya.
Dalam paparannya, Cok Ace mengulas panjang perjalanan sejarah yang menurutnya menjadi dasar lahirnya gagasan 100 Tahun Kepariwisataan Budaya Bali. Gagasan itu bermula ketika dirinya mengusulkan peringatan 100 tahun pariwisata Ubud kepada Gubernur Bali, Wayan Koster dan Menteri Pariwisata RI saat kunjungan kerja di Ubud pada 1 Januari 2026.
Namun, Gubernur Koster mengusulkan agar kajian diperluas menjadi 100 Tahun Pariwisata Bali, dengan catatan harus didukung penelitian ilmiah dan kajian akademik untuk memastikan bahwa tahun 1927 memang menjadi tonggak penting sejarah pariwisata Bali.
“Saya menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa jika berbicara 100 tahun pariwisata Bali, harus melalui kajian akademik, FGD, dan penelitian sejarah. Jangan sampai hanya menjadi asumsi,” ungkapnya.
Menurutnya, tahun 1927 menjadi titik penting karena ditandai dengan mulai menetapnya seniman asal Jerman Walter Spies di Ubud. Kehadiran Walter Spies dinilai membawa pengaruh besar terhadap perkembangan seni rupa, seni pertunjukan, arsitektur hingga citra Bali sebagai destinasi wisata budaya dunia.
Walter Spies memperkenalkan teknik perspektif dan pencahayaan dalam seni lukis Bali, mendorong perkembangan seni patung menjadi lebih dinamis, hingga bersama Wayan Limbak melahirkan Tari Kecak pada 1933.
Selain itu, ia juga memperkenalkan konsep arsitektur yang memadukan struktur tradisional Bali dengan fungsi bangunan modern serta membuka paradigma baru dalam pemanfaatan kawasan lembah sungai sebagai lokasi hunian.
Cok Ace juga menilai kedatangan pujangga India peraih Nobel Sastra Rabindranath Tagore ke Ubud pada 3 September 1927 menjadi momentum penting promosi Bali ke dunia internasional.
“Kedatangan tokoh dunia seperti Rabindranath Tagore membuat informasi mengenai Bali tersebar luas melalui media internasional. Dari situlah Bali mulai dikenal secara lebih luas sebagai destinasi budaya,” jelasnya.
Ia kemudian memaparkan sejumlah tonggak sejarah perkembangan pariwisata Bali. Mulai dari partisipasi Bali pada Exposition Coloniale Internationale Paris 1931, berdirinya organisasi seni Pita Maha tahun 1936, pembangunan Museum Puri Lukisan tahun 1951, pembangunan Bandara Ngurah Rai, pengembangan kawasan pariwisata Nusa Dua, hingga lahirnya kebijakan tata ruang yang membatasi tinggi bangunan maksimal setinggi pohon kelapa.
Menurut Cok Ace, seluruh kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal pembangunan pariwisata Bali selalu dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan masyarakat lokal.
Namun memasuki era 1990-an hingga awal 2000-an, ia menilai arah pembangunan mulai mengalami penyimpangan sehingga perlu dilakukan koreksi melalui momentum 100 tahun pariwisata Bali.
Karena itu, Cok Ace berharap FGD yang digelar ISI Bali bersama BRIDA Provinsi Bali mampu menghasilkan rekomendasi akademik sebagai acuan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun arah pembangunan kepariwisataan satu abad ke depan.
“Seratus tahun ke depan harus berpijak pada pembelajaran dari seratus tahun perjalanan yang sudah kita lalui. Itulah pentingnya kajian ini agar Bali tetap menjadi destinasi budaya yang memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya, bukan semata-mata mengejar keuntungan ekonomi,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
