Aksi Mahasiswa di halaman DPRD Buleleng. (BP/Yud)

SINGARAJA, BALIPOST.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Buleleng, Senin (29/6). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.

Massa aksi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) membawa spanduk berbagai tulisan. Spanduk – spanduk itu bertuliskan “Indonesia Butuh Perubahan” dan “Buleleng Butuh Kepastian”. Sejumlah poster berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah juga dibentangkan selama aksi berlangsung.

Baca juga:  Sepekan Terakhir, Begini Aktivitas Kegempaan Gunung Agung

Perwakilan PMII, Nurhayati, mengatakan bahwa mahasiswa tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemerintah diminta memperbaiki tata kelola program tersebut agar tidak membebani guru dengan pekerjaan di luar tugas utamanya sebagai pendidik. Selain itu, ia menyoroti masih rendahnya kesejahteraan guru.

Mahasiswa juga meminta pemerintah tidak hanya fokus membangun kawasan perkotaan, tetapi memberi perhatian terhadap kondisi jalan di desa yang hingga kini masih banyak mengalami kerusakan. Menurut mereka, infrastruktur dasar yang memadai menjadi kebutuhan masyarakat di pedesaan.

Baca juga:  Banyak Saluran Irigasi Rusak Butuh Perbaikan

Ketua HMI Buleleng, Didit Kurniadin, mengatakan aksi tersebut merupakan upaya menyampaikan aspirasi masyarakat yang dinilai belum terakomodasi dalam berbagai kebijakan pemerintah. Ia juga menyesalkan tidak hadirnya pimpinan maupun anggota DPRD Buleleng untuk menemui massa aksi.

Dalam aksi itu, Aliansi Cipayung Plus Buleleng membawa 12 tuntutan yang mencakup isu nasional dan daerah. Untuk tingkat lokal, mereka antara lain mendesak transparansi proyek Bandara Bali Utara, penanganan krisis ekologi di TPA Bengkala, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan drainase, serta perlindungan lahan subak dari alih fungsi.

Baca juga:  Polisi Ungkap Kasus Prostitusi Berkedok Salon

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Buleleng, I Nyoman Toya, menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan dan anggota DPRD tidak dapat menemui massa aksi lantaran bertepatan dengan Hari Purnama.

“Seluruh aspirasi mahasiswa akan kami teruskan kepada pimpinan dan anggota DPRD Buleleng untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Ia juga mengapresiasi aksi mahasiswa yang berlangsung tertib dan damai serta memastikan Sekretariat DPRD tetap terbuka memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat. (Yudha/balipost)

 

BAGIKAN