Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di sektor wisata bahari, khususnya usaha diving.(BP/nan)

AMLAPURA, BALIPOST.com – Berbagai sektor terus dimaksimalkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Kali ini, BPKAD memaksimalkan sektor wisata bahari, khususnya usaha diving.

Kepala BPKAD Karangasem, I Nyoman Siki Ngurah mengungkapkan, saat ini tercatat sebanyak 153 usaha diving beroperasi di Karangasem. Namun dari jumlah tersebut, baru 53 wajib pajak (WP) yang telah dilakukan pengawasan dan uji petik oleh tim di lapangan. “Dari 53 wajib pajak yang sudah dilakukan pengawasan, data transaksinya sudah mulai tercatat dalam sistem. Kami ingin memastikan seluruh aktivitas usaha yang berlangsung di Karangasem memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ujar Siki Ngurah, Kamis (4/6).

Baca juga:  Bangli Proyeksikan Tambahan Pendapatan Rp700 Miliar dari Imbal Jasa Lingkungan 

Siki Ngurah mengatakan, untuk memastikan transaksi wisatawan tercatat dengan baik dan sesuai ketentuan perpajakan daerah, BPKAD menempatkan petugas pengawasan di sejumlah titik aktivitas diving, terutama di wilayah Kecamatan Kubu dan Abang yang menjadi pusat wisata selam di Karangasem.

“Selain mengawasi pelaku usaha yang berkedudukan di Karangasem, kita juga membidik perusahaan-perusahaan diving yang beralamat di luar daerah seperti Sanur dan Kuta, namun menjalankan aktivitas wisata selam di perairan Karangasem,” katanya.

Baca juga:  Kadisparbud Tanggapi Isu Kebocoran Retribusi Wisata Ramai di Medsos

Menurut Siki Ngurah, terdapat sekitar 30 perusahaan luar daerah yang selama ini menjual paket wisata diving di Karangasem. Ke depan, pihaknya akan memfasilitasi dan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar turut tercatat dan memberikan kontribusi pajak kepada Kabupaten Karangasem.

“Potensi penerimaan dari sektor ini dinilai sangat besar. Dalam sehari, jumlah wisatawan yang melakukan aktivitas diving di kawasan Abang dan Kubu bisa mencapai sekitar 400 orang,” imbuhnya. (Eka Parananda/balipost)

Baca juga:  Pendapatan Turun, Belanja APBD Buleleng Tetap Prioritaskan Layanan Publik

 

BAGIKAN