DENPASAR, BALIPOST.com – Komisi IV DPRD Bali menyoroti masih adanya ketimpangan fasilitas dan kualitas pendidikan antarsekolah di Bali. Hal ini terungkap saat Komisi IV DPRD Bali melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali, Selasa (19/5).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta meminta pemerintah tidak hanya fokus pada sekolah favorit, tetapi juga memberi perhatian serius terhadap sekolah-sekolah di wilayah pinggiran.
Menurut Suwirta, selama ini anggaran dan perhatian publik cenderung terkonsentrasi pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap unggulan. Akibatnya, banyak sekolah lain tertinggal dari sisi fasilitas, kualitas pembelajaran, hingga daya tarik bagi masyarakat.
Ia menyebut masih ada sekolah yang harus berjuang dengan berbagai keterbatasan. Mulai dari kondisi bangunan, sarana belajar, hingga minimnya perhatian terhadap pengembangan kualitas pendidikan.
Karena itu, dikatakan Komisi IV DPRD Bali siap turun langsung melakukan pemetaan kondisi sekolah di lapangan bersama Disdikpora Bali.
“Kami di Komisi IV siap membahas secara khusus bagaimana potensi sekolah-sekolah di pinggiran. Data yang dimiliki nanti kita kolaborasikan supaya ada data pasti dan bisa menentukan skala prioritas,” ujarnya.
Mantan Bupati Klungkung 2 periode ini juga menyinggung perlunya pemerataan akses pendidikan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Ia mengapresiasi upaya Disdikpora Bali yang telah menyusun skema kuota berdasarkan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun demikian, menurutnya persoalan di lapangan tetap perlu diantisipasi karena tingginya keinginan masyarakat masuk ke sekolah tertentu.
Berdasarkan skema kuota SPMB yang dipaparkan Disdikpora Bali, untuk SMA kategori A jalur domisili dialokasikan 25 persen, afirmasi 20 persen, prestasi 50 persen, dan mutasi 5 persen. Sementara SMA kategori B memiliki kuota domisili 35 persen, afirmasi 20 persen, prestasi 40 persen, dan mutasi 5 persen. Untuk SMK, jalur prestasi mendominasi hingga 75 persen.
Ia menilai persoalan klasik setiap penerimaan siswa baru tidak bisa hanya diselesaikan melalui pengaturan kuota. Pemerintah, kata dia, juga perlu memikirkan penambahan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah baru di wilayah yang mengalami lonjakan kebutuhan.
“Satu-satunya solusi jangka panjang adalah membuat ruang kelas baru. Tolong dipetakan dengan baik wilayah yang memang membutuhkan tambahan sekolah atau ruang belajar,” tegas Suwirta.
Selain soal pemerataan sekolah, Suwirta turut menyoroti kesiapan aplikasi SPMB yang akan digunakan pada Juni mendatang. Ia mengingatkan agar Disdikpora melakukan simulasi menyeluruh untuk menghindari celah sistem seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Menurutnya, pada pelaksanaan sebelumnya sempat ditemukan kelemahan pada sistem verifikasi prestasi. Ia mengaku pernah menguji aplikasi dengan memasukkan dokumen kosong dan tetap dinyatakan lolos oleh sistem.
“Itu kelemahan aplikasi. Makanya harus dilakukan simulasi dan pengujian berkali-kali. Aplikasi itu dibuat manusia, jadi pasti ada kelemahan yang harus dikoreksi,” katanya.
Suwirta mengapresiasi upaya Disdikpora Bali dalam menyiapkan pelaksanaan SPMB. Ia berharap seluruh tahapan berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Kadisdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia menegaskan pelaksanaan SPMB jenjang SMA/SMK Tahun Pelajaran 2026/2027 diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Bali unggul berbasis kearifan lokal.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi visi pembangunan Bali Era Baru melalui konsep “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Wesnawa Punia mengungkapkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan SPMB. Di antaranya belum meratanya distribusi peserta didik yang memicu kepadatan rombongan belajar hingga penerapan double shift pada sejumlah sekolah negeri favorit. Sementara itu, kapasitas sekolah lain, termasuk sekolah swasta terakreditasi, dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya persepsi publik terkait praktik “jalur nonformal” di sekolah favorit yang berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses seleksi penerimaan siswa baru.
“Seleksi berbasis nilai rapor juga dinilai belum sepenuhnya objektif dalam merepresentasikan kompetensi riil peserta didik. Terdapat disparitas antara nilai administratif rapor dengan hasil Tes Kemampuan Akademik, khususnya pada aspek literasi dan numerasi,” paparnya.
Disdikpora Bali juga melakukan penyesuaian kebijakan terhadap Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Menurut Wesnawa Punia, pola seleksi sebelumnya yang lebih administratif kini diarahkan pada penguatan seleksi berbasis kompetensi guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan SDM Bali.
Berdasarkan proyeksi Tahun Pelajaran 2026/2027, jumlah lulusan SMP/MTs di Bali mencapai sekitar 56 ribu lebih siswa. Sementara total daya tampung SMA dan SMK negeri maupun swasta mencapai sekitar 94 ribu lebih kursi. Kondisi tersebut dinilai masih memungkinkan untuk menampung lulusan SMP/MTs di Bali secara keseluruhan. (Ketut Winata/balipost)
