DENPASAR, BALIPOST.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (BEM FH Unud) menggelar penayangan film dokumenter “Pesta Babi” yang dirangkaikan dengan kegiatan nonton bersama (nobar) dan diskusi publik, Kamis (14/5).
Kegiatan tersebut dihadiri mahasiswa Universitas Udayana, mahasiswa lintas kampus, serta sejumlah elemen masyarakat sipil dan berlangsung tertib serta kondusif.
Melalui penayangan film dokumenter tersebut, peserta membuka ruang diskusi untuk membahas isu-isu ketidakadilan dalam praktik hukum adat secara kritis dan reflektif. Forum diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari peserta yang aktif menyampaikan pandangan dan tanggapan terkait materi film yang diputar.
Namun, setelah seluruh rangkaian acara selesai dilaksanakan, aparat disebut hadir dan melakukan penekanan terkait aspek perizinan kegiatan. Kehadiran aparat tersebut dinilai menimbulkan tekanan tersendiri bagi penyelenggara, meskipun acara sebelumnya telah berjalan lancar hingga selesai.
Meski demikian, BEM FH Unud bersama elemen yang terlibat tetap menyampaikan pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen dalam menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan hukum adat dan kondisi masyarakat adat Papua.
Dalam pernyataannya, BEM FH Unud menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat adat Papua atas berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, serta perampasan ruang hidup yang dinilai masih terus berlangsung hingga saat ini.
BEM FH Unud juga mengecam sistem militerisasi wilayah adat Papua sebagaimana tergambar dalam film dokumenter “Pesta Babi”. Menurut mereka, kehadiran aparat bersenjata menjadi bayang-bayang yang menekan kehidupan sehari-hari masyarakat adat.
Selain itu, mereka turut menyoroti eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua yang disebut menjadi latar belakang struktural dari kekerasan terhadap masyarakat adat. Dalam pernyataannya, BEM FH Unud menilai militerisasi dan eksploitasi sumber daya alam merupakan dua hal yang saling berkaitan.
BEM FH Unud juga menuntut agar realitas yang tergambar dalam film dokumenter tersebut dijadikan dasar evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan negara terhadap masyarakat adat Papua.
Kabid Kajian dan Aksi Strategis BEM FH Unud, Gusde Manuaba, menyatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membuka ruang diskusi akademik dan menyampaikan kritik sosial secara damai melalui forum publik.
“Kami ingin ruang-ruang akademik tetap hidup untuk membahas persoalan kemanusiaan dan keadilan secara kritis serta reflektif,” ujarnya. (Kmb/balipost)
