GIANYAR, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) resmi memulai rangkaian pembinaan dan sosialisasi perizinan bagi para pelaku usaha. Kegiatan perdana telah dilaksanakan sebelumnya di Aula Kantor Perbekel Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, dengan menghadirkan tim teknis lintas sektoral.
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, Minggu (11/1), mengatakan, langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib secara hukum, namun tetap menjaga kelestarian tata ruang wilayah.
Dalam sosialisasi ini, Pemkab Gianyar menerjunkan pejabat teknis dari berbagai bidang, mulai dari Perizinan (PMPTSP) untuk memberikan panduan legalitas usaha, Dinas Pariwisata terkait standar operasional usaha wisata, dan Pajak dan Retribusi Daerah terkait kepatuhan administrasi daerah.
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Gianyar, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga pendampingan langsung. Mulai awal Januari, perangkat daerah terkait akan turun serentak ke kawasan wisata untuk melakukan pendataan dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi pelaku usaha.
“Kegiatan ini bertujuan membantu para pelaku usaha melegalkan usahanya, mari kita ciptakan iklim usaha yang baik dengan perizinan yang legal,” tegas Eka Suary.
Ni Luh Gede Eka Suary memaparkan Desa Tegallalang dipilih sebagai titik awal mengingat statusnya sebagai kawasan strategis pariwisata. Ke depan, program pembinaan serupa akan dilaksanakan secara maraton di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kasat Pol PP Kabupaten Gianyar, I Putu Yudhanegara, mengungkapkan bahwa meskipun percepatan ekonomi melalui sistem Online Single Submission (OSS) terus didorong, terdapat tantangan baru terkait aturan perlindungan tata ruang, khususnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Di satu sisi perekonomian harus dipercepat, namun di sisi lain tata ruang juga harus tetap dijaga, kami berupaya menyelaraskan kedua hal tersebut guna menjaga iklim investasi tetap kondusif,” ujar Yudhanegara. (Wirnaya/balipost)
