BANGLI, BALIPOST.com – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali mengidentifikasi sembilan isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kawasan Kintamani. Isu tersebut dipaparkan dalam forum konsolidasi yang diadakan BKSDA Bali di Museum Geopark Batur, Jumat (8/5) lalu.
Kepala Seksi KSDA Wilayah II, Raden Danang Wijayanto, merinci sembilan isu tersebut mencakup penyesuaian rencana pengelolaan kawasan, penataan aktivitas jeep wisata, penataan aktivitas pendakian, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penataan kegiatan PB-PSWA dan PB-PJWA.
Selain itu penguatan sinergi dengan Pemkab Bangli dan pengelola Geopark Batur, penataan subyek dan obyek terbangun di dalam kawasan, penataan pedagang, penataan skuter wisata dan motorcross, dan pembukaan obyek wisata baru. Menurut Danang, sembilan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara terpadu dan kolaboratif.
Menyikapi hal itu, BKSDA Bali menawarkan konsep “The New Kintamani” sebagai arah baru pengelolaan kawasan di wilayah Kintamani. Konsep tersebut mengedepankan keseimbangan antara aspek konservasi, pariwisata, budaya, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Kepala Balai KSDA Bali Ratna Hendratmoko menyampaikan, usulan konsep The New Kintamani, Pengelolaan Bentang Alam yang Adaptif dan Kolaboratif, meliputi milestone kegiatan, stakeholder terkait, arah menuju The New Kintamani, nilai yang ditawarkan kepada para pihak, serta potensi manfaat (benefits) yang dapat diperoleh melalui pengelolaan kawasan secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengelolaan kawasan konservasi di Kintamani harus dilaksanakan secara adaptif dan kolaboratif. “Pengelolaan kawasan konservasi di Kintamani harus dilaksanakan secara adaptif dan kolaboratif, yaitu pengelolaan bentang alam yang mendukung kegiatan pariwisata yang sesuai dengan nilai konservasi, sesuai dengan perkembangan jaman dan didukung oleh para pihak serta mampu memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat serta
daerah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, BKSDA Bali juga menawarkan nilai-nilai utama dalam implementasi konsep The New Kintamani, antara lain menjunjung integritas, mengedepankan komunikasi dan kolaborasi lintas pihak, berorientasi pada solusi, membangun hubungan yang saling
menghargai dan saling percaya, serta mengutamakan pendekatan persuasif dalam penyelesaian berbagai persoalan pengelolaan kawasan.
Ratna Hendratmoko dalam kegiatan konsolidasi yang dihadiri oleh 46 stakeholder mulai dari unsur pemerintah, pengelola kawasan, desa adat, hingga mitra kerja Balai KSDA Bali di wilayah Kintamani itu juga menjelaskan tahapan dan milestone pelaksanaan konsep The New Kintamani yang dirancang secara bertahap mulai Mei hingga Oktober 2026. Atau dalam jangka menengah sekitar dua tahun, untuk terus dilakukan evaluasi dan perbaikan, serta adaptif terhadap setiap perubahan.
Saat ini, pelaksanaan kegiatan berada pada tahapan Sosialisasi Awal The New Kintamani, khususnya pada agenda pra forum besar yang melibatkan perwakilan stakeholder dan para pihak terkait di kawasan Kintamani. Tahapan ini menjadi momentum awal untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat komunikasi, serta menghimpun masukan dan dukungan awal dari para pihak terhadap usulan konsep The New Kintamani.
Sebelumnya, tahapan pra kondisi telah dilaksanakan melalui pematangan konsep The New Kintamani, pendekatan secara langsung (face to face) kepada para pihak, serta konsolidasi internal di lingkungan Balai KSDA Bali. Selanjutnya, pasca sosialisasi awal ini akan dilaksanakan series meeting tematik bersama kelompok dan pelaku terkait, antara lain pelaku jeep wisata, pendakian, pedagang/penjual warung, pelaku PB-PSWA, pengelolaan PNBP termasuk mekanisme asuransi dan petugas pemungut tiket, serta pertemuan bilateral antara BKSDA Bali dengan Pemerintah Kabupaten Bangli.
Rangkaian tahapan tersebut diarahkan untuk membangun embrio kesepakatan bersama menuju Forum Besar The New Kintamani sebagai ruang konsolidasi dan pengambilan kesepahaman bersama antar para pihak dalam mendukung pengelolaan kawasan Kintamani yang lebih tertata, adaptif, dan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, hasil kesepakatan dari setiap isu strategis akan diimplementasikan secara bertahap dalam pengelolaan kawasan melalui konsep The New Kintamani. Seluruh proses tersebut nantinya akan dievaluasi secara berkala dengan tetap membangun forum-forum komunikasi dan diskusi antar para pihak sebagai bagian dari penguatan kolaborasi pengelolaan kawasan Kintamani.
Selain penyampaian konsep, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan konsolidasi bersama para pihak untuk menyerap masukan, pandangan, serta isu strategis terkait pengelolaan kawasan konservasi dan wisata alam di wilayah Kintamani. (Dayu Swasrina/balipost)
