Petani di Kintamani sedang merawat tanaman jeruknya. (BP/Ina)

 

BANGLI, BALIPOST.com – Pemkab Bangli didorong untuk menempatkan pembangunan sektor pertanian sebagai primadona dan prioritas utama dalam arah kebijakan ekonomi daerah. Hal ini didasarkan pada besarnya kontribusi sektor tersebut yang menyumbang hampir sepertiga dari total nilai tambah ekonomi di Kabupaten Bangli.

Dorongan tersebut disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya terhadap LKPJ Bupati atas pelaksanaan APBD 2025 di DPRD Kabupaten Bangli belum lama ini. Fraksi PDI-P meminta agar sektor pertanian mendapatkan keberpihakan anggaran yang nyata guna memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:  Akan Dilantik dan Retret Seminggu di Akmil, Koster Ngaku Sudah Persiapkan Diri

Senada dengan hal itu Fraksi Restorasi Raya mengoptimalisasi optimalisasi potensi daerah, salah satunya pertanian, agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi.

Menanggapi hal itu Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli sependapat bahwa sektor pertanian merupakan sektor
unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, dengan potensi komoditas seperti hortikultura, kopi, jeruk, serta pengembangan pertanian berbasis kawasan dataran tinggi yang menjadi keunggulan Bangli. “Namun demikian, kami juga menyadari adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan sektor ini secara optimal,” ujarnya.

Baca juga:  Hendak Meratakan Talang Air di Atap, Lemuh Tewas Terjatuh

Untuk itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Bangli akan menempuh berbagai langkah inovatif, antara lain melalui pengembangan pertanian berbasis teknologi, penerapan pola kemitraan dengan pihak swasta, lembaga keuangan dan perguruan tinggi, optimalisasi pemanfaatan dana pusat dan provinsi, serta penguatan konsep pertanian
terintegrasi (integrated farming) yang menghubungkan sektor pertanian dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, pemkab Bangli akan terus mendorong hilirisasi produk pertanian guna meningkatkan nilai tambah, efisiensi produksi, serta kesejahteraan petani, tanpa sepenuhnya bergantung pada peningkatan alokasi anggaran daerah. (Dayu Swasrina/balipost)

Baca juga:  Kasus SPI Unud Dilakukan Tahap II, Berkas Rektor Unud Dinyatakan Lengkap

 

BAGIKAN