SINGASANA, BALIPOST.com – Layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tabanan yang tetap dibuka saat cuti bersama cukup dirasa manfaatnya oleh masyarakat. Meski hanya setengah hari, aktivitas pelayanan tercatat cukup tinggi.
Dari data yang dihimpun, layanan selama dua hari belakangan ini didominasi pelayanan administrasi kependudukan dan perpajakan.
Dimana data jumlah layanan pada Senin (23/3), untuk layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) tercatat kepengurusan akta perkawinan sebanyak 4 layanan, akta perceraian 1 layanan, serta akta kelahiran 1 layanan.
Sementara itu, dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), tercatat 10 permohonan online Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta 24 layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan 8 wajib pajak.
Memasuki hari kedua atau Selasa (24/3), jumlah permohonan pelayanan dari masyarakat meningkat. Di sektor ayanan Bakeuda saja permohonan online BPHTB tercatat 9 berkas disertai 17 layanan konsultasi. Layanan PBB-P2 juga meningkat menjadi 46 layanan dengan jumlah wajib pajak tetap 8 orang.
Sementara itu, layanan Dukcapil juga meningkat, yakni 8 layanan akta perkawinan dan 6 layanan akta kelahiran.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabanan, I Made Dedi Darma Saputra, mengatakan tingginya angka pelayanan tersebut menunjukkan masyarakat tetap memanfaatkan keberadaan MPP meskipun dalam masa libur. Hal ini juga untuk memberikan ruang atau kesempatan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengurus permohonan mereka karena kesibukan aktivitas ditempat kerja
“Jadi saat mereka punya waktu libur, mereka bisa memanfaatkan waktu luang ini untuk mengurus pelayanan publik yang mereka butuhkan,”ucapnya.
Menurutnya, kebijakan membuka layanan saat cuti bersama merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik.
“Pelayanan tetap kami buka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Terlihat antusiasme masyarakat juga cukup tinggi,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap pola pelayanan, termasuk saat hari libur, guna memastikan layanan publik tetap berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(Puspawati/balipost)
