
NEGARA, BALIPOST.com – Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Jembrana tahun ini tetap berlangsung. Total anggaran sebesar Rp100 miliar digelontorkan untuk penanganan jalan dengan target perbaikan sekitar 60 kilometer.
Anggaran ini bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar. Selain infrastruktur jalan, kebutuhan pembangunan jembatan masih menyisakan sedikitnya sembilan titik yang hingga kini menunggu penanganan, termasuk melalui skema instruksi presiden (inpres).
Kepala Dinas PUPR dan Perhubungan Kabupaten Jembrana, I Wayan Sudiarta, Senin (23/3), mengatakan, dinas telah merancang perbaikan untuk jalan kategori rusak berat dan OP untuk jalan yang mengalami kerusakan ringan. Total panjang jalan yang diperbaiki sekitar 60 kilometer terbagi menjadi sekitar 28 paket. “Saat ini sudah mulai jalan, ada sekitar 7 paket yang sudah tender. Pertama yang sudah dimulai di wilayah timur,” ujarnya.
Sudiarta merinci anggaran BKK diantaranya berasal dari Provinsi Bali sebesar Rp50 miliar, BKK Kabupaten Badung Rp40 miliar, Kota Denpasar Rp5 miliar, serta Kabupaten Gianyar Rp2,5 miliar. Artinya, total BKK tahun ini Rp97,5 miliar. Ditambah dari APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp3 miliar. Dari 60 kilometer jalan tersebut, mencakup jalan kabupaten hingga beberapa ruas jalan desa.
Ruas terpanjang berada di jalur Pengragaoan–Mengenuanyar dengan panjang sekitar 9 kilometer. Pekerjaan dibagi dalam beberapa paket, terdiri dari 15 paket hotmix dan 13 paket beton sehingga keseluruhan mencapai 28 paket pekerjaan. Selain itu, terdapat pula satu paket operasional dan pemeliharaan (OP) yang bersumber dari APBD senilai Rp3 miliar dan telah berjalan.
Selain jalan, penataan lampu penerangan jalan umum (PJU) juga mulai disiapkan. Pengadaan direncanakan bergulir pada Juni mendatang guna mengatasi sejumlah titik yang kerap mengalami gangguan penerangan. Untuk PJU, penanganannya disesuaikan dengan status jalan. Jalan nasional menjadi kewenangan balai, jalan provinsi ditangani pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten dan desa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Dinas PU yang sejak tahun ini bergabung dengan Dinas Perhubungan Jembrana ini tetap melakukan perbaikan di sejumlah titik strategis yang kerap mengalami gangguan, seperti kawasan Patung Adipura, Denpasar, hingga Baluk. Perbaikan ringan seperti sambungan listrik akan segera ditangani. Namun untuk kerusakan yang memerlukan penggantian komponen, akan menunggu proses pengadaan rampung.
Sementara, untuk pembangunan jembatan, tahun ini belum ada proyek baru yang dibiayai melalui APBD. Pemkab Jembrana masih menunggu realisasi tiga jembatan yang direncanakan melalui skema Inpres dan akan ditangani oleh balai terkait. Kebutuhan jembatan di Jembrana masih diperlukan dan tercatat ada sembilan titik yang membutuhkan penanganan, baik perbaikan maupun pembangunan baru. (Surya Dharma/balipost)










