SINGASANA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan mempercepat pembenahan infrastruktur jalan pada 2026 dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 26,3 miliar untuk menuntaskan sisa ruas jalan rusak berat di seluruh wilayah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong capaian jalan mantap yang kini telah menembus 95,92 persen.
Dari total panjang jalan kabupaten mencapai 871,998 kilometer, ruas yang masih mengalami kerusakan berat kini tersisa 4,08 persen atau sepanjang 35,586 kilometer. Sementara jalan dalam kondisi mantap telah mencapai 836,412 kilometer.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tabanan, I Gede Partana, Jumat (24/4), mengatakan percepatan perbaikan jalan merupakan arahan langsung Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya untuk memastikan konektivitas antarwilayah semakin baik.
“Pembenahan infrastruktur di tahun 2026 terus kita kebut. Untuk penanganan jalan rusak sudah diplot anggaran sebesar Rp 26,3 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, pendanaan tersebut bersumber dari skema gotong royong anggaran yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung, BKK Kota Denpasar, serta APBD Kabupaten Tabanan. Saat ini, penanganan ruas dengan kategori rusak berat masih berada pada tahap usulan sebelum masuk proses rekonstruksi dan pengerjaan fisik pada tahun depan.
“Untuk jalan rusak berat menjadi prioritas. Sementara rusak ringan otomatis tertangani, dan rusak sedang masuk pemeliharaan,” tegasnya.
Dari sisi sebaran, Kecamatan Kediri menjadi wilayah dengan panjang jalan kabupaten terbesar, yakni 114,933 kilometer. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Penebel sepanjang 111,794 kilometer, disusul Selemadeg Timur dengan 109,534 kilometer. Selanjutnya, Kecamatan Selemadeg Barat memiliki panjang jalan 105,900 kilometer, sedangkan ruas terpendek berada di Kecamatan Selemadeg sepanjang 51,978 kilometer.
Dengan kondisi jalan mantap yang telah melampaui 95 persen, Pemkab Tabanan optimistis pemerataan infrastruktur dapat semakin cepat terwujud dan menopang mobilitas masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026. (Puspawati/balipost)
