MANGUPURA, BALIPOST.com – Kondisi infrastruktur di kawasan pariwisata Kuta Selatan kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mengkritik keras kondisi Jalan Pratama, Kelurahan Benoa, yang dinilai sudah tidak layak menyandang status sebagai jalur destinasi wisata internasional. Jalur vital yang menghubungkan Lapangan Lagon hingga Tanjung Benoa tersebut dilaporkan penuh dengan bekas tambal sulam dan genangan air yang mengganggu kenyamanan publik.
Wakil Ketua DPRD Badung, Made Wijaya, mengungkapkan bahwa selama ini penanganan yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas terkait hanya bersifat darurat (emergency). Menurutnya, belum ada perbaikan fundamental atau menyeluruh yang dilakukan di sepanjang jalur tersebut, padahal Jalan Pratama merupakan urat nadi pariwisata yang sangat padat.
“Kalau permasalahan perbaikan yang dilakukan selama ini, semuanya hanya berstatus emergency. Tidak ada perbaikan yang vital dari titik Lapangan Lagon sampai ke Tanjung Benoa. Hanya sekadar menambal lubang jika muncul kerusakan. Akibatnya, saat ini banyak sekali tambal sulam dan genangan air di jalur itu,” ujar Made Wijaya saat ditemui, Kamis (23/4).
Pria yang akrab dengan sapaan Yonda ini menegaskan bahwa pemandangan jalan yang compang-camping tersebut memberikan citra negatif bagi pariwisata Bali, khususnya Badung. Sebagai jalur utama yang dilewati wisatawan setiap hari saat keluar-masuk hotel maupun destinasi wisata air di Tanjung Benoa, estetika dan keamanan jalan menjadi pertaruhan besar bagi para investor dan pelaku pariwisata.
“Ini sangat tidak bagus untuk dilihat, baik oleh masyarakat maupun pelaku investasi di sana. Padahal, hotel-hotel dan restoran di jalur Jalan Pratama berkontribusi sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Pajak-pajak sudah diterima, maka sangat wajar dan wajib jika infrastrukturnya diperbaiki secara total,” tegasnya.
Wijaya menambahkan, sebagai wakil rakyat yang setiap hari melewati jalur tersebut, ia merasakan langsung keluhan masyarakat. Kepadatan arus lalu lintas yang tinggi tidak dibarengi dengan kualitas aspal yang mumpuni, sehingga fungsi jalan sebagai pendukung pariwisata berkelanjutan menjadi tidak maksimal.
Dalam fungsi pengawasannya, DPRD Badung merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya Bupati Badung, agar segera mengalokasikan anggaran perbaikan menyeluruh pada tahun anggaran 2026. Ia mendesak agar jalur ini tidak lagi sekadar ditambal, melainkan dilakukan pengaspalan ulang (overlay) demi menjaga kualitas destinasi.
“Tiang (saya) akan pantau terus di tahun 2026 ini. Jalur Pratama sudah masuk kategori kurang layak sebagai destinasi pariwisata. Kami minta segera dilakukan peninjauan lapangan dan aksi nyata perbaikan tahun ini juga. Jangan sampai pembangunan pariwisata yang kita gaungkan sebagai pariwisata berkualitas justru terhambat oleh masalah infrastruktur dasar yang terabaikan,” pungkasnya. (Parwata/balipost)
