DENPASAR, BALIPOST.com – Menjelang dua hari raya besar pada Maret 2026, yakni Hari Raya Nyepi dan Idulfitri, Pemerintah Provinsi Bali mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi. Lonjakan permintaan kebutuhan pokok yang biasa terjadi saat hari raya dikhawatirkan memicu kenaikan harga di pasaran.
Berdasarkan data inflasi Februari 2026 secara tahunan (year-on-year/y-on-y), inflasi Bali tercatat sebesar 3,89 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Denpasar mencapai 4,33 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Badung sebesar 3,06 persen.
Sejumlah komoditas tercatat menjadi penyumbang inflasi, di antaranya tarif listrik sebesar 82,59 persen, emas perhiasan 96,98 persen, daging ayam ras 7,81 persen, beras 3,49 persen, serta bawang merah sebesar 23,40 persen. Kenaikan harga juga terpantau di beberapa wilayah Bali yang diwakili Singaraja, Badung, Tabanan, dan Denpasar.
Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian dan Keuangan, I Wayan Ekadina, mengatakan, pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah antisipasi agar kenaikan harga menjelang hari raya tidak terlalu tinggi.
“Inflasi Bali yang sebelumnya sekitar 3,82 persen kini naik menjadi 3,89 persen. Karena itu kita harus mengantisipasi menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri agar kenaikan harga tidak terlalu tinggi,” ujarnya, Senin (9/3).
Menurut mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali tersebut, kenaikan inflasi saat ini banyak dipicu oleh harga kebutuhan pokok, terutama pada sektor makanan dan minuman serta akomodasi. Selain itu, harga emas juga ikut memberi kontribusi terhadap inflasi.
Sebagai langkah pengendalian, Pemprov Bali menyiapkan operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditas yang beredar di masyarakat. Melalui langkah ini diharapkan masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
“Operasi pasar dilakukan agar masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga yang wajar, tidak harus murah tetapi tetap terjangkau,” jelasnya.
Selain operasi pasar, pemerintah juga menggelar pasar murah di sejumlah daerah melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan Perum Bulog. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih stabil menjelang hari raya.
Dalam pengendalian inflasi, diungkapkan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali juga menerapkan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi ini dilakukan melalui operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan barang, kerja sama antar daerah dalam penyediaan pasokan pangan, serta penguatan ketersediaan bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak.
Ekadina menambahkan, Bali juga perlu mewaspadai potensi dampak global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang dapat memengaruhi harga komoditas. Meski demikian, Bali dinilai memiliki kekuatan ekonomi dari sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata yang dapat menjadi penopang stabilitas ekonomi daerah.
Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri dengan kondisi ekonomi yang tetap terkendali. (Winata/balipost)
