MANGUPURA, BALIPOST.com – Banjir yang melanda kawasan pariwisata di Kuta menjadi perhatian serius wakil rakyat di DPRD Badung. Legislator menilai pemerintah daerah perlu segera turun tangan membantu pelaku usaha pariwisata yang terdampak bencana tersebut.
Anggota DPRD Badung dari daerah pemilihan Kuta, I Nyoman Graha Wicaksana, pada Kamis (26/2) menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan tulang punggung pendapatan daerah. Ia mengingatkan bahwa sekitar 80 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung bersumber dari pajak hotel dan restoran.
Karena itu, menurutnya para pelaku usaha pariwisata yang terdampak banjir sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Ia berharap dinas terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi terhadap hotel dan restoran yang mengalami dampak akibat bencana tersebut.
“Saya rasa harusnya bisa (Membantu -red). Saya berharap perangkat daerah, terutama Bapenda, agar turun langsung memverifikasi hotel-hotel, restoran yang terdampak ini. Berikanlah mereka insentif, bantuan gitu. Ketika saat susah, bantulah mereka. Masalah aturannya apa yang bagus kan mereka yang punya kewenangan itu. Mereka ini force majeure lho, dampak bencana. Bukan mereka tidak mau bayar pajak, mereka kena dampak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas kawasan pariwisata harus dijaga agar kepercayaan investor tidak menurun. Jika kondisi banjir terus terjadi dan tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan citra kawasan wisata akan terdampak.
Menurutnya, kawasan wisata seperti Legian dan Seminyak selama ini dikenal sebagai destinasi unggulan yang menarik minat investor. Apabila kawasan tersebut dianggap tidak layak untuk investasi karena persoalan banjir yang berulang, maka perputaran ekonomi juga akan ikut terhambat.
“Jangan sampai investor itu menganggap kawasan pariwisata Kuta, Legian, Seminyak tidak bonafide, tidak layak untuk investasi. Ketika tidak layak menjadi tempat investasi karena terus banjir, perputaran ekonomi itu kan tidak ada. Akhirnya PAD Badung pasti akan turun. Ketika PAD turun, ya program-program dari pemerintah tidak akan jalan,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Badung.
Ia menilai langkah verifikasi lapangan penting dilakukan agar pemerintah memiliki data riil terkait dampak banjir terhadap pelaku usaha. Dari data tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat, termasuk kemungkinan pemberian insentif atau keringanan pajak bagi pelaku usaha yang terdampak.
“Dengan langkah cepat dan tepat, kami berharap sektor pariwisata Badung tetap stabil serta mampu menjaga kontribusi besar terhadap PAD daerah,” katanya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, Putu Parwata, menekankan pentingnya langkah strategis dan terintegrasi dalam menanggulangi bencana alam di Kabupaten Badung. Politisi senior asal Dalung, Kuta Utara ini meminta pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan (mapping) area rawan bencana secara reguler di seluruh wilayah Badung dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Menurut Parwata, pemetaan yang akurat merupakan fondasi utama agar penanganan bencana tidak bersifat parsial. Ia menegaskan bahwa setiap pembangunan infrastruktur ke depan harus mengacu pada blue print yang pasti dan disusun oleh konsultan ahli. “Pemerintah harus melakukan mapping area bencana secara reguler selama 5 tahun di semua wilayah Badung. Pembangunan harus dibarengi dengan drainase yang memadai dan infrastruktur yang memiliki blue print jelas,” ujarnya.
Selain perencanaan jangka panjang, Parwata juga menyoroti kesiapan teknis di lapangan. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Badung untuk memperkuat armada dan perangkat kerja khusus penanggulangan bencana. “Armada penyelesaian bencana harus siap, mulai dari alat berat hingga mesin penyedot banjir. Tim di lapangan juga harus selalu siaga, terutama saat menghadapi cuaca ekstrem seperti sekarang ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua DPRD Badung ini menilai bahwa infrastruktur hebat tidak akan cukup tanpa peran serta masyarakat. Ia mengusulkan adanya program edukasi dan pelatihan bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan warga lokal.
Beberapa poin penting yang ditekankan Parwata meliputi memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya di lingkungan sekitar; Mengajak pelaku usaha dan masyarakat untuk simulasi penanganan bencana; Membangun kesadaran kolektif untuk tidak membuang sampah sembarangan yang kerap menjadi pemicu banjir.
“Kita perlu membudayakan hidup bersih. Jangan buang sampah sembarangan dan pastikan semua pihak terlibat dalam menjaga lingkungan agar risiko bencana bisa kita minimalisir bersama,” tutupnya. (Parwata/balipost)
