NEGARA, BALIPOST.com – Langkah RSU Negara dalam menjaga mutu layanan kesehatan tengah menghadapi ujian berat. Hingga akhir 2024, rumah sakit milik daerah itu masih dibelit beban utang warisan yang nilainya menembus lebih dari Rp 32 miliar.
Situasi tersebut kian menantang lantaran dalam setahun terakhir, kinerja operasional rumah sakit juga mencatat defisit sekitar Rp 900 juta. Meski demikian, berbagai pihak berharap kondisi finansial itu tidak sampai mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Terkait kondisi RS milik daerah ini, Komisi III DPRD Kabupaten Jembrana menggelar rapat kerja bersama manajemen RSU Negara, belum lama ini.
Ketua Komisi III, I Dewa Putu Merta Yasa, Senin (23/2), mengatakan rapat yang digelar pekan lalu itu membahas evaluasi kinerja rumah sakit tersebut. Dalam rapat itu, dewan menyoroti aspek pelayanan hingga kondisi keuangan.
“Secara umum pelayanan sudah berjalan cukup baik, namun tetap ada sektor-sektor yang perlu ditingkatkan,” ujar Mertayasa yang akrab disapa Dewa Abri ini.
Ia menekankan, komunikasi antara tenaga medis dengan pasien maupun keluarga pasien masih perlu diperkuat. Selain itu, penataan parkir serta peningkatan kenyamanan fasilitas penunjang juga menjadi catatan penting.
“Pelayanan aspek penting, komunikasi tenaga medis dengan pasien dan keluarga, penertiban parkir, serta kenyamanan fasilitas pendukung harus terus dibenahi,” tegasnya.
Rapat juga menyinggung akumulasi utang yang merupakan dampak kondisi keuangan beberapa tahun sebelumnya. Beban tersebut berpengaruh pada operasional, ketersediaan obat-obatan, hingga tertundanya pembayaran jasa pelayanan (Jaspel).
Jaspel menurutnya tidak dihapus. Hanya saja pembayarannya ditunda dan akan dicicil sesuai kemampuan pendapatan rumah sakit.
Di sisi lain, manajemen RSU Negara disebut telah mengambil sejumlah langkah pembenahan. Di antaranya melakukan efisiensi belanja, mengoptimalkan pendapatan non-medis, menegosiasikan ulang kerja sama dengan sejumlah mitra termasuk layanan Hemodialisa (HD), hingga mengajukan bantuan alat kesehatan ke pemerintah pusat.
Terkait kerja sama Hemodialisa, dewan menilai layanan tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat. Skema bagi hasil yang telah diperbaiki kini dinilai tidak lagi membebani rumah sakit dan mulai menunjukkan surplus, meski belum signifikan.
Pengembangan sistem Rekam Medis Elektronik (RME/SIMRS) juga menjadi prioritas. Seleksi vendor dilakukan secara ketat dengan melibatkan kajian tenaga ahli, guna mendorong efisiensi, integrasi sistem, dan peningkatan mutu layanan.
Dalam pertemuan itu juga dibahas kondisi ambulans yang masih memenuhi standar keselamatan serta akreditasi. Namun demikian, upaya pengadaan ambulans yang lebih representatif tetap diperlukan melalui dukungan pusat dan koordinasi lintas sektor.
Kesejahteraan petugas parkir tak luput dari perhatian. Gaji mereka telah diperhitungkan dan direncanakan mengalami kenaikan pada tahun ini.
Dewa Abri menambahkan, pihaknya memahami keterbatasan fiskal daerah. Kendati demikian, Komisi III berkomitmen mendorong dukungan anggaran dan memperkuat koordinasi dengan Badan Anggaran serta pihak eksekutif.
“Perbaikan pelayanan dan pemulihan kondisi keuangan harus berjalan beriringan. Dibutuhkan komitmen bersama antara manajemen rumah sakit, DPRD, dan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat Jembrana,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur RSU Negara, I Gusti Agung Putu Arishanta yang baru dilantik sekitar sebulan lalu, menyatakan akan fokus pada langkah efisiensi dan peningkatan pendapatan.
“Kami akan melakukan efisiensi anggaran, memangkas belanja operasional yang tidak mendesak tanpa mengurangi mutu pelayanan pasien. Selain itu, standar layanan akan terus ditingkatkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan tumbuh, pendapatan pun akan mengikuti,” pungkasnya. (Surya Dharma/balipost)
