DENPASAR, BALIPOST.com – Lahan lokasi groundbreaking proyek Bali Urban Subway di kawasan Sentral Parkir Kuta, Badung, hingga Senin (9/2), masih tampak sebagai tanah kosong yang dipagari seng putih bertuliskan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) dan plang pembatas berwarna kuning. Belum terlihat aktivitas pembangunan lanjutan di lokasi yang sempat dilakukan peletakan batu pertama pada 2024 lalu.
Padahal, saat pelaksanaan groundbreaking pada September 2024, Penjabat Gubernur Bali kala itu menyebutkan bahwa pada April 2025 sebanyak delapan unit tunnel boring machine (TBM) yang telah dipesan akan tiba untuk mengebor terowongan berdiameter 7,2 meter. Namun hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, I Kadek Mudarta, menjelaskan bahwa saat ini PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) masih dalam tahap nota kesepahaman (MoU) dengan institusi asal China, China North Industries Group Corporation Limited (Norinco), untuk melakukan kajian perencanaan dan pembangunan sistem kereta api.
“Jika nantinya sudah ada pengajuan trase atau garis rencana jalur kereta api, Dishub akan melakukan evaluasi trase tersebut,” ujar Mudarta, Senin (9/2).
Ia mengakui belum melihat adanya progres lanjutan dari PT Bumi Indah Prima (BIP) maupun PT SBDJ pasca groundbreaking. Bahkan, ia menyebut mendengar informasi bahwa saat ini PT SBDJ masih mencari mitra baru untuk melanjutkan proyek tersebut.
Menurut Mudarta, transportasi publik berbasis rel di Bali merupakan sebuah keniscayaan, mengingat keterbatasan lahan untuk pengembangan jalan. “Dengan kondisi Bali, moda transportasi berbasis kereta bawah tanah bisa menjadi alternatif. Membangun transportasi handal di permukaan dengan lintasan khusus sangat menantang karena keterbatasan lahan,” katanya.
Terkait urgensi proyek kereta bawah tanah, Mudarta menilai kebutuhan transportasi publik di Bali tetap tinggi. Namun, tantangan utama terletak pada kesiapan lintasan dan besarnya biaya investasi. “Kalau layanan transportasi publiknya handal, saya yakin dibutuhkan. Tapi subway ini tantangan biayanya besar,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa, menyatakan, proyek Bali Urban Subway sejatinya telah direncanakan sejak lama. Namun hingga kini belum terlihat perkembangan signifikan meskipun sempat dilakukan ground breaking dan alat berat pernah berada di lokasi.
“Proyek ini menggunakan pendanaan investor luar negeri tanpa APBD. Informasinya melibatkan investor dari China dan Korea. Rencananya ada empat fase, fase pertama Bandara–Kuta, fase kedua Cemagi–Canggu–Mengwi yang sebenarnya FS-nya sudah selesai,” ungkap Suyasa saat dikonfirmasi, Senin (9/2).
Adapun fase ketiga dan keempat masih dalam tahap feasibility study (FS). Namun, hingga saat ini DPRD Bali belum menerima informasi resmi dan valid terkait progres keseluruhan proyek.
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan proyek kereta bawah tanah sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan di kawasan padat seperti Kuta dan Canggu. Meski menyadari banyak kendala, ia menilai transportasi massal berbasis rel tetap menjadi solusi jangka panjang.
“Setelah reses ini saya akan koordinasi dengan Dinas dan menanyakan langsung ke Gubernur terkait kelanjutan proyek subway. Kami perlu tahu progresnya karena banyak masyarakat yang menanyakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyek ini memerlukan anggaran sangat besar dan perencanaan matang, termasuk kepastian kesiapan pendanaan dari investor. “Walaupun sudah di-ground breaking dua tahun lalu, sampai sekarang belum ada progres. Kita akan tanyakan dulu kelanjutannya,” tandasnya. (Ketut Winata/balipost)
