AMLAPURA, BALIPOST.com – Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Karangasem mengikuti kegiatan Workshop Forum BUMDes Karangasem yang digelar di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Senin (2/2).
Kegiatan ini dilaksnakan untuk menyamakan persepsi antara pengelola atau pengurus BUMDes dan pemerintah desa dalam mengembangkan usaha desa.
Ketua Pelaksana Workshop, I Wayan Suara Arsana, mengungkapkan, kalau kegiatan workshop ini diikuti 75 ketua BUMDes dari seluruh kecamatan. Kata dia, selain pengurus BumDes, pihaknya juga menghadirkan Forum Perbekel agar ada kesamaan persepsi antara pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam mengembangkan usaha desa.
“Pelaksanan workshop ini digelar untuk memperkuat tata kelola BUMDes agar semakin profesional, akuntabel, dan berkelanjutan,” ucapnya.
Suara Arsana mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar BUMDes mampu beradaptasi dengan tantangan ekonomi, khususnya di tengah keterbatasan fiskal desa.
“BUMDes harus dikelola dengan perencanaan yang matang, manajemen yang sehat, dan tetap taat dengan regulasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum BUMDes Karangasem, I Wayan Redana, dari total 75 BUMDes yang ada, sebanyak 70 BUMDes telah berbadan hukum, sementara lima lainnya masih dalam proses.
“Badan hukum penting agar BUMDes punya kepastian dan perlindungan dalam menjalankan usaha,” katanya.
Redana menjelaskan, kalau tren kinerja BUMDes di Karangasem menunjukkan peningkatan signifikan. Omzet mencapai Rp 67 miliar dengan laba bersih sekitar Rp 21 miliar. Kontribusi PAD desa juga lebih dari Rp 6 miliar. “Ini membuktikan BUMDes mampu menjawab persoalan ekonomi di desa masing-masing,” jelasnya.
Dibagian lain, Ketua Forum Perbekel Karangasem, I Gede Partadana, menjelaskan, keberadaan BUMDes sangat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BUMDes menjadi mitra strategis pemerintah desa. Selain membuka lapangan kerja, juga mendorong pengelolaan potensi desa agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Karangasem yang diwakili Staf Ahli Bupati, Arta Sedana, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa.
Kata dia, BUMDes tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer. BUMDes harus mampu menggali pundi-pundi pendapatan desa secara mandiri dan berkelanjutan.
“Legalitas dan kehati-hatian sangat dibutuhkan di dalam pengelolaan keuangan. Semua BUMDes harus berbadan hukum agar aman dan nyaman dalam menjalankan usaha. Pengelola juga harus cermat menghitung anggaran serta aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak,” imbuhnya. (Eka Parananda/balipost)
