DENPASAR, BALIPOST.com – Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Prof. Dr. Drs. I Putu Anom M.Par. menegaskan, kerusakan dan salah kelola kawasan hutan konservasi menjadi salah satu faktor utama meningkatnya banjir dan tanah longsor di Bali dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengingatkan, pemanfaatan kawasan konservasi yang tidak sesuai aturan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata Bali.
Prof. Putu Anom di Denpasar, Jumat (30/1) menyebutkan, kawasan hutan konservasi tidak diperbolehkan untuk pembangunan fisik, termasuk fasilitas pariwisata. Selain itu, perubahan jenis vegetasi juga harus dihindari karena hutan konservasi memiliki fungsi utama sebagai daerah resapan air dan penahan abrasi.
“Jika vegetasi alami diganti dengan tanaman industri seperti kelapa sawit, kopi, atau vanili, kemampuan tanah menahan air akan menurun. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir besar saat hujan deras,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kunjungan wisata ke kawasan hutan konservasi hanya dapat dilakukan secara terbatas dan harus mengikuti ketentuan pemerintah. Pembatasan jumlah pengunjung diperlukan untuk menjaga fungsi ekologis kawasan tersebut.
Lebih lanjut, ia yang juga Ketua ICPI (Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia) Wilayah Bali ini, menyoroti meningkatnya kejadian bencana alam di wilayah hulu dan pegunungan, termasuk di Bali. Menurutnya, longsor dan banjir banyak dipicu oleh alih fungsi lahan, kerusakan hutan, serta menurunnya daya dukung lingkungan.
Ia mencontohkan kawasan Pancasari, Kabupaten Buleleng, yang mengalami banjir dan longsor akibat kerusakan hutan dan lemahnya tata kelola kawasan sekitar. Sebagai pulau kecil dengan luas sekitar 5.700 kilometer persegi, Bali memiliki keterbatasan ruang dan daya dukung lingkungan yang semakin tertekan oleh pertumbuhan penduduk dan pembangunan.
“Banjir di Bali kini sudah berdampak hingga ke kawasan permukiman dan hotel. Dalam beberapa kejadian, warga dan wisatawan harus dievakuasi menggunakan perahu karet karena ketinggian air mencapai di atas pinggang orang dewasa,” katanya.
Prof. Putu Anom menegaskan, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan menata kembali pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.
Menurutnya, tanpa perbaikan tata kelola hutan dan kawasan resapan air, Bali berpotensi menghadapi bencana yang lebih besar pada masa mendatang, terutama pada musim hujan yang berlangsung antara November hingga April. (Suardika/balipost)
