DENPASAR, BALIPOST.com – Sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi beragam tantangan serius yang berpotensi menggerus daya saing Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia.
Persoalan sampah, kemacetan lalu lintas, hingga isu keamanan dinilai perlu segera dibenahi secara menyeluruh agar Bali tidak ditinggalkan oleh wisatawan. Terlebih, hingga kini perekonomian Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa (FEB Unwar), Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE., M.Si., menegaskan bahwa pembenahan sektor pariwisata merupakan agenda yang sangat mendesak. Pasalnya, struktur ekonomi Bali masih didominasi oleh pariwisata, di samping pertanian dan ekonomi rakyat.
“Bali hidup dari pariwisata, pertanian, dan ekonomi rakyat. Ketika bencana datang, ketiganya terguncang sekaligus. Ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Jumat (9/1).
Menurutnya, pariwisata Bali kerap disebut sebagai sektor yang kuat dan cepat pulih. Namun, berbagai bencana justru membuktikan sebaliknya. Gangguan akses, kerusakan infrastruktur, hingga persepsi destinasi yang tidak aman dengan cepat berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan. Akibatnya, hotel sepi, restoran kehilangan tamu, dan aktivitas jasa pariwisata melambat.
Kelompok yang paling terdampak adalah pelaku ekonomi kecil, seperti pekerja harian, pedagang kaki lima, dan pemandu wisata lokal. Mereka dinilai tidak memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat untuk menghadapi guncangan berulang. Jika kondisi ini dibiarkan, ketahanan sosial masyarakat Bali dikhawatirkan akan terkikis dari bawah.
Selain itu, bencana juga berdampak signifikan terhadap UMKM dan pasar tradisional. Kerusakan tempat usaha, hilangnya barang dagangan, serta terganggunya distribusi membuat aktivitas ekonomi rakyat tersendat.
Perputaran uang melambat, daya beli menurun, dan pemulihan ekonomi berisiko tidak merata. “Padahal, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Bali. Ketika sektor ini melemah, fondasi ekonomi daerah ikut goyah,” tegasnya.
Sektor pertanian pun menjadi pihak yang paling rentan. Kerusakan lahan, terganggunya irigasi subak, serta meningkatnya risiko gagal panen berdampak langsung pada pasokan pangan. Jika distribusi terganggu, harga bahan pokok berpotensi naik dan mengancam daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Ia menekankan, pemerintah tidak boleh bersikap lamban dalam merespons situasi ini. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok agar tekanan ekonomi masyarakat tidak semakin berat.
Lebih lanjut, Dr. Dharmanegara mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan hanya akan melahirkan pertumbuhan semu, cepat namun rapuh. Bali sejatinya memiliki kearifan lokal yang menempatkan harmoni dengan alam sebagai dasar kehidupan. “Nilai ini seharusnya tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan,” katanya.
Ke depan, Bali dinilai harus memperkuat ketahanan ekonominya melalui diversifikasi. Penguatan pertanian lokal, ekonomi kreatif, serta UMKM berbasis budaya menjadi keharusan, bukan lagi pilihan. Dengan demikian, Bali tidak selalu terpukul setiap kali sektor pariwisata mengalami gangguan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga citra Bali. Tanpa sinergi yang kuat, kualitas pariwisata Bali dikhawatirkan akan terus menurun dan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Bali harus segera berbenah. Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan adalah kunci agar Bali tetap diminati wisatawan sekaligus mampu menjaga ketahanan ekonomi daerah,” sarannya.
Jaga Keberlanjutan Pariwisata Bali
Hal senada juga dkatakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer. Ia menegaskan pentingnya langkah serius, cepat, dan terintegrasi untuk menjaga keberlanjutan pariwisata Bali di tengah berbagai persoalan kompleks yang kian mengemuka.
Menurut Demer, ruang publik saat ini, khususnya media sosial, ramai membicarakan kondisi Bali yang dinilai semakin berat. Persoalan sampah, keamanan, hingga kemacetan parah menjadi isu yang terus mengemuka dan memantik kekhawatiran masyarakat.
“Kita tahu, banyak sekali sekarang ini di media sosial ada perbincangan tentang kondisi Bali yang dianggap sudah agak berat. Misalnya tentang sampah, tentang keamanan, kemudian juga tentang kemacetan,” ungkap Demer, Jumat (9/1).
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali ini, berinisiatif menghimpun pemikiran akademisi, praktisi, dan profesor yang memiliki kompetensi serta pemahaman mendalam tentang Bali, guna memotret persoalan secara objektif dan menyelu1ruh. Baginya, ini penting dilakukan sebagai upaya menggali pandangan para pakar mengenai kondisi Bali yang sesungguhnya, sekaligus merumuskan solusi konkret dan aplikatif, bukan sekadar wacana atau teori belaka.
Demer mengingatkan, tanpa langkah cepat dan terukur, Bali berpotensi kehilangan daya saing sebagai destinasi pariwisata dunia. Jika hal tersebut terjadi, dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian Bali yang selama ini sangat bergantung pada sektor pariwisata.
“Kalau ini tak segera kita diskusikan, kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan, tentu akan menyebabkan Bali yang tidak sustain atau Bali yang akan ditinggalkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Bali tidak dapat menghindar dari realitas pergerakan ekonomi berbasis pariwisata. Investasi besar telah dilakukan, mulai dari pendidikan sumber daya manusia hingga pembangunan berbagai destinasi pariwisata.
“Anak-anak kita sudah sekolah di sana, kita juga sudah menyiapkan destinasi-destinasi pariwisata yang baik. Tetapi kalau tidak kita pelihara dengan sistem transportasi yang baik, infrastruktur yang baik, termasuk persoalan sampah, banjir, dan keamanan, maka itu akan mendegradasi pariwisata itu sendiri,” paparnya.
Untuk memastikan Bali tetap menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara, Demer menyatakan komitmennya untuk terus melakukan kajian dan diskusi berkelanjutan bersama para pakar lintas disiplin. Hasil kajian tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan. (Ketut Winata/balipost)
