TABANAN, BALIPOST.com – Upaya mendongkrak swasembada pangan nasional rupanya berbenturan dengan kondisi riil di daerah. Di kabupaten Tabanan misalnya, target luas tanam padi tahun 2025 meleset jauh dari rencana. Dari target 43.168 hektare, realisasi di lapangan hanya berkisar 36 ribu hektare.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian (Distan) Tabanan, I Made Subagia, mengakui sejak awal target tersebut dinilai kurang realistis jika disandingkan dengan potensi lahan dan pola tanam petani di Tabanan.
“Potensi maksimal kita sebenarnya di kisaran 38 ribu hektare. Dengan luas sawah sekitar 19 ribu hektare dan indeks pertanaman (IP) 200, itu sudah angka optimistis,” ujar Subagia, Minggu (4/1).
Ia menegaskan, capaian tersebut pun belum pernah diraih dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, penetapan target di atas 43 ribu hektare dinilai menjadi tantangan berat bagi petani maupun pemerintah daerah. Upaya pemerintah melalui program Luas Tambah Tanam (LTT) belum mampu mendongkrak capaian secara signifikan.
Kendala klasik masih mendominasi, terutama keterbatasan sistem irigasi yang membuat sebagian wilayah tidak bisa menanam padi dua kali setahun. “Wilayah seperti Selemadeg Timur, Selemadeg, dan Selemadeg Barat masih bergantung pada sawah tadah hujan. Jadi waktu tanam sangat ditentukan oleh curah hujan,” jelasnya.
Selain persoalan teknis, pola tanam petani yang sudah mapan juga menjadi tantangan tersendiri. Perubahan pola tanam berimplikasi langsung pada penggunaan benih dan alokasi pupuk subsidi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sehingga ruang intervensi pemerintah relatif terbatas.
Faktor eksternal turut memengaruhi capaian, mulai dari bencana alam hingga ketergantungan pada tenaga buruh panen dari luar Bali. Kondisi ini kerap menyebabkan keterlambatan panen, bahkan padi rebah di sawah karena kekurangan tenaga kerja. “Padi sudah siap panen, tapi buruh tidak ada. Akhirnya terlambat dipanen,” ungkap Subagia.
Belajar dari kondisi tersebut, Distan Tabanan mulai menggeser pendekatan untuk tahun 2026 dengan menetapkan target yang lebih rasional, yakni sekitar 38 ribu hektar. Namun angka tersebut masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat terkait arah program ketahanan pangan nasional. “Target 2026 belum final. Kami masih menunggu arahan dari pusat,” pungkasnya.(Puspawati/balipost)
