NEGARA, BALIPOST.com – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menegaskan akan menindak tegas oknum pejabat dan jajarannya yang terbukti meminta setoran (upeti).
Tindakan ini menyikapi dugaan adanya praktik upeti yang dilakukan oleh oknum pejabat di lingkup pendidikan terhadap sejumlah kepala sekolah dan mencuat di masyarakat.
Bupati Kembang menegaskan tidak akan menoleransi perilaku menyimpang di lingkungan birokrasi, apalagi yang mencoreng dunia pendidikan.
“Saya sudah menugaskan tim gabungan dari Inspektorat dan Disdikpora Jembrana untuk menelusuri kebenaran informasi itu,” ujarnya, Rabu (12/11).
Menurut Kembang, informasi dugaan pungutan liar ini sudah masuk ke pihaknya melalui laporan masyarakat. Ia menilai kasus seperti ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga mencoreng integritas aparatur pemerintah.
“Kalau benar ada yang bermain-main dengan jabatan, apalagi sampai meminta setoran dari kepala sekolah, sanksinya tegas. Tidak ada kompromi,” tegas Bupati Kembang.
Sanksi berat itu, menurutnya, hingga pemecatan jika hasil penelusuran membuktikan adanya pelanggaran. Penegasan ini, kata Kembang, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas birokrasi serta memastikan dana pendidikan digunakan sepenuhnya untuk peningkatan mutu sekolah.
“Dana pendidikan harus kembali untuk kepentingan anak-anak dan sekolah, bukan untuk memperkaya oknum,” tandasnya.
Saat ini, tim Inspektorat bersama Disdikpora Jembrana telah mulai melakukan penelusuran dan klarifikasi ke sejumlah pihak terkait.
Hasil investigasi tersebut diharapkan segera mengungkap fakta sebenarnya di balik isu yang telah meresahkan dunia pendidikan di Jembrana ini. (Surya Dharma/balipost)
