NEGARA, BALIPOST.com – Pembangunan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pengambengan dipastikan akan segera dilakukan. Sejumlah nelayan di Pengambengan, baik perahu slerek (purse seine) maupun jukung mengharapkan pengembangan itu tidak mengesampingkan para nelayan yang telah puluhan tahun mencari penghidupan. Meskipun nantinya ada pengembangan, para nelayan lokal ini berharap peningkatan fasilitas dan kemudahan para nelayan yang sudah ada saat ini.
Sejumlah nelayan menyampaikan keluhan mereka saat pertemuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Jembrana dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Selasa (4/11) di Pengambengan.
Sorijin salah satu pemilik perahu, meminta agar dalam pengembangan nanti memberikan tempat docking (perbaikan) kapal selerek dan jangan digabung dengan kapal-kapal besar. Begitu halnya dengan kondisi jembatan untuk dermaga yang sudah tidak layak untuk dibongkar dan mempermudah kapal untuk distribusi hasil tangkapan langsung ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Selain itu, nelayan juga mengeluhkan kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Selama ini SPBE yang ada di dalam areal PPN Pengambengan tidak mencukupi sehingga nelayan mencari keluar ke SPBU. “Kami juga mengharapkan agar kapal-kapal yang sudah ada saat ini tidak digabung untuk bersandar dengan kapal-kapal besar,” ujar nelayan lainnya.
Ketua HNSI Jembrana, I Made Widanayasa, mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan para nelayan terutama terkait akan adanya pengembangan menjadi Pelabuhan ikan bertaraf internasional.
Sementara itu, Kepala PPN Pengambengan, Kartono mengatakan sejumlah usulan nelayan yang sudah ada saat ini akan ditampung. Saat ini tender internasional pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini sudah dilakukan dan saat ini masih berproses. “Ada sekitar 6 peserta tender yang lolos prakualifikasi, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Saat ini masih berproses,” kata Kartono.
Pelabuhan ini dirancang sebagai pusat aktivitas perikanan tangkap yang modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir (end to end process), meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan. Infrastruktur pelabuhan akan mencakup fasilitas penangkapan, sarana pendaratan ikan, dermaga, area docking, fasilitas pengolahan hasil, dan layanan publik bagi nelayan.
Pengembangan kawasan pelabuhan dibagi ke dalam tiga zona utama, yaitu Zona A sebagai pusat administrasi dan pelayanan perkantoran, Zona B yang diperuntukkan bagi nelayan kapal kecil dan aktivitas bisnis pendukung, serta Zona C sebagai kawasan industri perikanan dan fasilitas dermaga kapal berukuran besar. Secara keseluruhan, pengembangan daratan mencakup area seluas kurang lebih 51 hektar yang terdiri atas 36 hektar bangunan dan ruang terbuka hijau serta 15 hektar infrastruktur pendukung.
Sementara itu, fasilitas laut meliputi pembangunan breakwater, dermaga sepanjang ±2.783 meter, kolam pelabuhan, serta fasilitas navigasi dan penunjang lainnya.
Kartono memastikan pengembangan Pelabuhan ini tidak mengesampingkan para nelayan yang sudah beroperasi saat ini. Justru pengembangan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota serta peningkatan tata kelola sumber daya ikan yang berkelanjutan. Termasuk memberikan kemajuan bagi para nelayan saat ini. Pembiayaan proyek dilakukan melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB) dengan total Rp1,2 triliun. (surya Dharma/balipost)
