MANGUPURA, BALIPOST.com – Menjelang hari raya Galungan pada November mendatang, Pemerintah Kabupaten Badung kembali menyiapkan bantuan tunai sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) bagi umat Hindu.
Bantuan ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Badung dalam menjaga stabilitas ekonomi serta menekan laju inflasi yang biasanya meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Berdasarkan informasi, Kamis (30/10), pencairan bantuan direncanakan pada 19 November 2025. Dinas Sosial Badung kini tengah menuntaskan proses verifikasi data penerima dengan melibatkan pemerintah desa di seluruh wilayah Badung.
Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, non-ASN, non-TNI atau Polri, serta warga ber-KTP Badung yang sudah berdomisili minimal lima tahun. Setiap calon penerima juga diwajibkan melampirkan surat keterangan dari kepala lingkungan (kaling) setempat.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan finalisasi pendataan agar penyaluran tepat sasaran. “Secara prinsip kami sudah siap. Dinas Sosial terus berkoordinasi dengan pihak desa terkait daftar penerima bantuan hari raya,” ujarnya.
Ia menambahkan, bantuan tunai ini tidak hanya diberikan menjelang Galungan bagi umat Hindu, tetapi juga akan disalurkan untuk umat Kristen yang merayakan Natal. Namun, masih terdapat sebagian calon penerima yang belum memiliki rekening bank.
“Dinas Sosial sudah memverifikasi beberapa nama yang layak menerima, tapi belum punya rekening. Kami dorong mereka segera membuka rekening di Bank BPD Bali agar penyaluran bisa lancar,” jelasnya.
Menurut Adi Arnawa, pemberian bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya. Selain membantu kebutuhan hari raya, bantuan tunai ini juga diharapkan mampu menjadi stimulus untuk menggerakkan ekonomi lokal.
“Bantuan ini bukan sekadar uang, tapi stimulus untuk menggerakkan daya beli masyarakat. Dengan dana Rp2 juta, tentu lumayan bisa membantu kebutuhan hari raya sekaligus menekan inflasi,” katanya.
Ia menegaskan, intervensi melalui APBD Badung merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah potensi kenaikan harga bahan pokok. “Kalau daya beli masyarakat naik, pertumbuhan ekonomi daerah juga ikut terdorong. Ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar APBD digunakan secara produktif,” tambahnya.
Menanggapi sejumlah kendala penyaluran pada Galungan sebelumnya, Adi Arnawa memastikan Pemkab Badung telah menyiapkan langkah antisipatif. Pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif memperbarui data agar tidak ada warga yang tercecer.
“Kami sudah bersurat ke perbekel dan lurah agar segera melaporkan masyarakat yang belum punya rekening atau belum masuk daftar penerima. Itu bentuk komitmen kami mengawal kebijakan ini,” tegasnya. (Parwata/balipost)
