Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa. (BP/istimewa)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Polemik Garuda Wisnu Kencana (GWK) dengan masyarakat adat Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, terus bergulir. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat ditemui pada Senin (29/9), mengatakan, tim Pemkab bersama DPRD Badung sudah turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

“Secepatnya saya akan panggil pihak GWK untuk bersama-sama duduk untuk mencari win-win solution terhadap keberatan masyarakat,” ujar Adi Arnawa.

Ia menduga manajemen GWK memiliki alasan tertentu terkait pembangunan tembok yang menutup akses warga. Meski demikian, dia menegaskan aspek sosial masyarakat harus tetap diperhatikan dan tidak boleh dikesampingkan. “Tidak bisa juga kita hanya melihat aspek bisnis saja, tapi aspek sosial ini juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Baca juga:  "Pengabenan" Putu Satria Disertai Upacara Pelepasan oleh Taruna STIP

Adi Arnawa mengingatkan, saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 lalu, jalan yang kini dipagari sebenarnya sudah diserahkan GWK kepada pemerintah daerah. Penyerahan itu dilakukan agar Pemkab Badung bisa memperbaiki infrastruktur jalan sebagai bagian dari venue gala dinner para delegasi internasional.

“Salah satunya, waktu itu kalau tanpa menjadi aset kita, tentu kita tidak bisa memperbaiki. Maka itu, diserahkanlah oleh GWK kepada kita untuk bisa kita mengerjakan dan bisa kondisi seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Baca juga:  Kasus COVID-19 Baru di Bali Masih Capai Puluhan, Korban Jiwa Tetap Nihil

Meski demikian, Adi Arnawa tidak menampik masih ada ruas jalan yang statusnya tetap milik GWK. Situasi inilah yang nantinya akan dibicarakan kembali agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. “Walaupun demikian ,kita tentu harus mencari solusi yang terbaik lah, karena bagaimanapun juga itu ada masyarakat. Mudah-mudahan nanti dengan pertemuan antara kami dengan pihak GWK ada solusinya dan secepatnya persoalan itu bisa terselesaikan,” jelasnya.

Baca juga:  Pidato Akhir Tahun, Gubernur Koster akan Jalankan Perlindungan Besakih

Pemkab Badung berharap, dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan manajemen GWK dapat menghasilkan keputusan adil. Dengan demikian, kebutuhan warga dan kepentingan bisnis bisa berjalan seimbang tanpa menimbulkan konflik baru. (Parwata/balipost)

 

 

BAGIKAN